Info CPNS 2019

P3K Digaji dari APBD, Kabupaten Ini Pikir-pikir Gelar Penerimaan PPPK

Tak semua kabupaten maupun daerah di Indonesia menyambut positif rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

P3K Digaji dari APBD, Kabupaten Ini Pikir-pikir Gelar Penerimaan PPPK
TRIBUN KALTIM/SAMIR
Sekda PPU, Tohar 

TRIBUNKALTENG.COM, PENAJAM - Tak semua kabupaten maupun daerah di Indonesia menyambut positif rencana penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, dari hasil rapat koordinasi dengan Menpan-RB bahwa untuk penggajian P3K akan dibebankan kepada daerah melalui dana APBD.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih melakukan kajian terkait kemampuan anggaran sebelum membuka penerimaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, Jumat (25/1/2019) menjelaskan, pengangkatan P3K ini merupakan pintu masuk daerah yang masih kekurangan sumber aparatur yang berasal dari ASN.

Bagi Guru Honorer yang Tak Lolos CPNS dan PPPK, Pemerintah Janji Naikkan Honor

3 Bahaya Makan Buah Durian Terlalu Banyak, Viral Pesepeda Tewas Setelah Makan Durian

Namun untuk pengangkatan mereka terlebih dahulu harus dilakukan analisa beban kerja, sehingga bisa diketahui jumlah kekurangan ASN sehingga harus mengangkat P3K.

"Juga akan dilakukan kualifikasi jabatan dengan tujuan untuk mengetahui satu pejabat itu butuh staf berapa orang. Itu juga harus dianalisa selain analisa beban kerja, " ujar Sekda PPU Tohar. 

Dalam rakor tersebut juga disampaikan tiga kategori yang akan direkrut, seperti tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga penyuluh pertanian.

Namun yang masih perlu dilakukan kajian kata Tohar, adalah penggajian P3K karena ternyata akan dibebankan kepada APBD sementara ASN gajinya berasal dari DAU.

Dengan demikian lanjut Tohar, menjadi pertimbangan dan perlu dilakukan kajian mendalam sebelum dilakukan penerimaan P3K, karena persoalan gaji.

Karena pusat sendiri menekankan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih besar dengan belanja publik. 

"Sekarang saja gaji ASN itu capai Rp 540 miliar/tahun atau hampir 50 persen dari total APBD. Nah kalau nanti menerima P3K kan lebih besar lagi beban APBD. Makanya masih dilakukan kajian, " ujarnya.

Dilanjutkannya, ini juga karena gaji mereka akan sama dengan ASN termasuk hak menerima insentif setiap bulan. Perbedaan hanya terdapat dimana mereka tak menerima hak gaji pensiun seperti ASN. (*) 

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Gaji P3K Dibebankan di APBD, Pemkab PPU Masih Pikir-pikir dan Lakukan Kajian, http://kaltim.tribunnews.com/2019/01/25/gaji-p3k-dibebankan-di-apbd-pemkab-ppu-masih-pikir-pikir-dan-lakukan-kajian

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved