Anggota DPRD Kalteng Kena OTT KPK

Diduga Ini Tujuan Petinggi PT BAP Beri Suap ke Anggota DPRD Kalteng

Dalam pertemuan tersebut, akhirnya anggota DPRD mengetahui bahwa PT BAP memiliki permasalahan dalam perizinan.

Diduga Ini Tujuan Petinggi PT BAP Beri Suap ke Anggota DPRD Kalteng
Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10/2018) 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Suap senilai Rp 240 juta dari petinggi PT BAP diduga terkait pelaksanaan tugas Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengungkapkan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng meliputi bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup.

Diduga, suap tersebut diberikan untuk mempengaruhi para anggota DPRD. Terutama terkait dugaan pembuangan limbah ke Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Kalteng, oleh PT BAP.

Baca: Anggota DPRD Kalteng Kena OTT KPK, Ponsel Sejumlah Wakil Rakyat Mendadak Tak Aktif

Baca: Dada Dewi Perssik Dituduh KW, Hotman Paris Memintanya Beraksi di Depan Wartawan

Baca: 4 Anggota DPRD Kalteng Jadi Terssangka, KPK Seru Manajer Legal Anak Usaha Sinar Mas Serahkan Diri

"Dari beberapa kali pertemuan antara pihak PT BAP dan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng kemudian dibicarakan sejumlah hal," ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10/2018).

Pembicaraan tersebut menyepakati agar pihak DPRD membuat press release terkait Hak Guna Usaha PT BAP di media.

Pihak PT BAP meminta agar DPRD menyampaikan ke media bahwa pihaknya tidak benar tidak memiliki izin HGU, namun prosesnya masih berjalan.

Selain itu, PT BAP meminta agar pihaknya tidak dipanggil dalam RDP di DPRD.

"Meminta agar (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan," ujar Laode.

Padahal sebelumnya DPRD menerima laporan bahwa terjadi pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh. Akhirnya ditindaklanjuti oleh DPRD dengan kunjungan dan pertemuan ke PT BAP.

Dalam pertemuan tersebut, akhirnya anggota DPRD mengetahui bahwa PT BAP memiliki permasalahan dalam perizinan.

Di antaranya, HGU, Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dah jamknan pencadangan wilayah.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Petinggi PT BAP Suap DPRD Kalteng agar Tak Dipanggil dalam RDP Pencemaran Lingkungan, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/27/petinggi-pt-bap-suap-dprd-kalteng-agar-tak-dipanggil-dalam-rdp-pencemaran-lingkungan.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved