Polda Kalteng Tangani Tiga Kasus Asusila Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Makin seriusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus asusila dan KDRT terhadap perempuan dan anak direspon oleh Polda Kalteng.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng, Kombes Pol Ignatius Agung Prasetyoko, Jumat (12/10/2018) mengungkapkan, pihaknya melalui Subdit Renakta Polda Kalteng, terus berupaya melakukan proses hukum terhadap kasus kekerasan dan asusila terhadap anak dan perempuan.

Menurut dia, hingga saat ini ada tiga kasus yang ditangani oleh Polda Kalteng yakni, satu kasus sudah putus di pengadilan sedangkan dua kasus, masih dalam tahap proses penyidik di Polda Kalteng.

"Tahun 2017 yang lalu kami juga menangani tiga kasus dan semuanya sudah masuk ke pengadilan dan sudah di proses putus oleh pengadilan negeri Palangkaraya," ujarnya.

Baca: Uji Coba Jelang Piala AFC U-19 2018, Timnas U-19 vs Yordania, Ini Jadwal Siaran Langsung di RCTI

Baca: Denny Sumargo Komentari Foto Seksi Dita Soedarjo Jelang Pernikahan, Dita : Dia Pria Terbaik

Baca: Masih Gagal Download Kartu Pendaftaran PNS 2018 di sscn.bkn.go.id? Pakai Cara Ini

Baca: Heboh Waria Berpose Adegan Tak Pantas di Medsos, Ini yang Dilakukan Satpol PP Berau

Baca: Ratna Sarumpaet Ternyata Punya Menu Khusus, Menolak Makanan yang Disediakan Polisi

Sementara itu, penanganan kasus-kasus TPPO melalui aksi yang sinergis antara anggota Gugus Tugas TPPO (pusat dan daerah) juga terus ditingkatkan untuk menekan angka kasus tersebut.

Tahun ini Gugus Tugas telah menangani kasus 11 perdagangan perempuan Indonesia ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan.

Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana, dan GT PP-TPPO Pusat juga telah melakukan inspeksi mendadak ke sebuah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di daerah Ciracas.

Dalam inspeksi mendadak tersebut ditemukan adanya 20 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal dan 3 CPMI beresiko korban TPPO karena pemalsuan dokumen.

Selain itu, juga menangani seorang anak perempuan korban TPPO ke Malaysia dan korban TPPO dari Banten, NTT dan NTB yang dikirim ke Maroko dengan modus TKI. (tribunkalteng.com/faturahman)