Belum Optimal, Alokasi Pemberdayaan dari Dana Desa di Kalteng Hanya 6 Persen

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Besaran dana pembangunan dan infrastruktur desa, masih mendominasi penggunaan dana desa di Kalteng.

Parahnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat. Tak heran, banyak potensi desa yang justru belum bisa tergali secara optimal.

Baca: Pola Padat Karya dari Dana Desa, 10 Desa di Barito Timur Jadi Contoh

Baca: Orang Sukses Terlihat dari 90 Hari Pertama Bekerja, 13 Hal Ini yang Dilakukannya

Baca: Pendaftaran CPNS 2018, Ini Ketentuan dan Formasi Khusus Honorer K2 di Penerimaan CPNS

"Berdasarkan data yang ada, alokasi untuk pemberdayaan masyarakat dari dana desa paling besar hanya 6 persen. Sedangkan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur lebih 70 persen," terang Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalteng Eko Sulistiono, Senin (10/9/2018).

Diakui, keinginan kepala desa bersama oerangkatnya untuk mempercepat pembangunan di daerah masing-masing merupakan prioritas.

Namun kondisi itu seharusnya juga diimbangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan. Antara lain pemberdayaan di bidang penyertaan modal BUMDes, peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, serta kepemudaan.

"Kalau kita hanya perhatikan pembangunan tanpa perhatikan pemberdayaan justru nanti repot.Dana desa ini hanya stimulan, sementara PAD tidak tergarap melalui BUMDes sehingga PAD minim," timpal Eko.

Penyelenggaraan dana desa di Kalteng pada 2018, dilakukan 1.433 desa dengan dana 1,1 triliun.

 Untuk memperketat pengawasan dan penggunaan dana di lapangan, Pemerintah Pusat saat ini juga telah menerbitkan aturan baru dengan membentuk PTPD. Di Kalteng, 131 dari 136 kecamatan telah terbentuk.

"PTPD dibentuk sebagai upaya penguatan desa dari kecamatan. Aturannya, PTPD 3 orang anggota per kecamatan. Mereka nanti yang melakukan pembinaan desa," jelas Eko. (TRIBUNKALTENG.COM/mustain khaitami)