Pilpres 2019

Soal Kritikan Pengamanan Deklarasi #2019GantiPresiden, Ini Jawaban Wakapolri

Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan penertiban deklarasi #2019GantiPresiden sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri

kompas.com/kristian erdianto
Wakil Kapolri (Wakapolri) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto saat memberikan keterangan seusai Rapat Kerja terkait pembahasan anggaran dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Polri ( Wakapolri) Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan penertiban deklarasi #2019GantiPresiden yang dilakukan Polri sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri dalam menjamin ketertiban di masyarakat.

Hal itu disampaikan Ari menyusul banyaknya kritik yang dilontarkan sejumlah pihak terkait pengamanan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah.

 "Itu kan hanya cara pandang. Tindakan polisi itu ada preemtif, preventif, ada represif. Nah represif tentu harus berdasarkan aturan. Secara umum dipandang ketika situasi itu perlu ada kehadiran polisi, maka polisi itu akan hadir," ujar Ari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Menurut Ari, Polri selalu menyesuaikan tindakan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Baca: Wakil Ketua DPRD DKI Ungkap Cara Unik Ahok Lamar Polwan Mantan Ajudan Veronica Tan, Tanpa Pacaran!

Baca: Harga BBM Naik Hanya Kabar Hoaks, Harga Pertalite Masih Rp 7.800 Per Liter Premium Rp 6.550

Ia membantah penertiban gerakan deklarasi #2019GantiPresiden sebagai tindakan represif yang berlebihan.

"Hadir itu harus berbuat apa? Tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Jadi kalau bicara represif memang ada tindakan represif, tapi bukan berarti keliru," kata dia.

Ari menegaskan, Polri akan bertindak terhadap kelompok manapun yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di masyarakat.

Ia memastikan Polri akan bersikap netral terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Jadi enggak harus (mengamankan) ini, atau itu saja, tapi umum. Kita harus ciptakan satu situasi yang tenteram, tertib. Itulah yang kita harapkan sekarang. Semua warga menyongsong pesta demokrasi dan kita bawa dengan kepala dingin," kata Ari.

 "Hukumnya wajib. Polri harus netral, itu wajib. Kalau kita enggak netral, bubar negara ini," ujar mantan Kabareskrim itu.

Baca: Menpan Umumkan Formasi Penerimaan CPNS 2018, Ini Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Sebagaimana diketahui, terjadi aksi penolakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah, antara lain di Pekanbaru, Riau, dan Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, di dua kota itu, massa menolak kedatangan para aktivis gerakan #2019GantiPresiden tersebut. Misalnya, Neno Warisman di Pekanbaru dan Ahmad Dhani di Surabaya.

Video Pembubaran Deklarasi #2019GantiPresiden :

Polisi membubarkan aksi massa pro gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah dengan alasan untuk mencegah bentrok dengan massa yang kontra gerakan tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Wakapolri soal Penertiban Deklarasi #2019GantiPresiden"
(Penulis : Kristian Erdianto)

Editor: Hari Widodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved