Mahfud MD Mengurai #2019GantiPresiden, Ini 3 Kriteria Makar Merujuk KUHP

Menurut Mahfud MD, polisi justru harus menangkap atau memproses secara hukum para pelaku kekerasan, pelaku persekusi,

YOUTUBE ILC
Prof Mahfud MD 

"Kalau tagar #2019gantipresiden, makarnya di mana. Oleh sebab itu saya tahu karena gerakan itu timbulkan suasana panas di bawah. Itu yang harus diantisipasi. Tindakan persekusi, saling tidung, paksa orang buka baju, kaos, lempar helm, dan lain sebagainya, itu yang melanggar hukum. Yang penting, aparat itu harus profesional,"

TRIBUNKALTENG.COM - Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Mohammad Mahfud MD kembali menegaskan sikapnya terhadap tagar atau hastag #2019GantiPresiden.

Menurut Mahfud MD, polisi justru harus menangkap atau memproses secara hukum para pelaku kekerasan, pelaku persekusi, dan mereka yang memaksa orang untuk mengganti kaos yang sedang dipakai.

Tagar atau hastag #2019GantiPresiden itu sendiri, kata Mahfud MD, secara hukum bukanlah sebuah tindakan pidana apalagi dikatakan sebagai tindakan makar.

Baca: Wanita Ditarik Paksa di Aksi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Terekam Video FPI

Baca: Nilai Tukar Rupiah Melemah, Ini Fakta dan 5 Penyebabnya

Baca: Kurangi Risiko Gagal Jantung pada Wanita: Jalan Kaki 20 Menit Sehari!

Mahfud MD mengingatkan ada pengertian makar yang sangat jelas dari perspektif hukum dan itu sudah diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

"Makar itu diatur di KUHP Pasal 104-129. Jadi, menurut saya tagar 2019GantiPresiden maupun 2019Jokowi2periode sama-sama kontitusional. Itu sama saja isinya, tidak apa-apa," ujar Jokowi dalam wawancara khusus yang disiarkan Tv One, Rabu (5/9/2018).

Mahfud MD sendiri mengaku pernah dihubungi oleh sejumlah tokoh yang menggagas #2019GantiPresiden pada 28 Maret 2018.

"Saya katakan (kepada para tokoh) itu tidak melanggar  hukum, tetapi saya tak setuju. Kalau mau lakukan, silakan saja. Saya akan buat tagar sendiri, #2019PemilihanPresiden," kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud, kegiatan deklarasi tagar #2019GantiPresiden juga tidak melanggar hukum karena itu hanya penyampaian aspirasi saja.

Apalagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menyatakan bahwa targar tersebut bukanlah pelanggaran kampanye dan bukan kampanye.

"Yang dipersoalkan ada pelanggaran hukum itu yang di bawah, penonton saling ejek, persekusi, ini yang pelanggaran hukum. Pennggunaan tagar tidak masalah. Karena 2019 ada pemilihan presiden, bisa ganti Presiden bisa juga tidak," tambah Mahfud MD.

Kriteria Makar Menurut KUHP

Menurut Mahfud MD, jika ada orang yang mengatakan bahwa pembuatan tagar itu adalah sebuah tindak pidana atau bahkan perbuatan makar, berarti orang tersebut tidak paham hukum.

"Yang bilang makar itu bukan ahli hukum. Kalau ada ahli hukum mengatakan seperti itu, paling Pak Jimly yang mengatakan jika ada ujaran kebencian, itu pelanggaran. Itu lain lagi, tapi itu bukan makar. Kalau tagar itu pelangaran hukum, blm ada ahli hukum yang mengatakan itu makar," kata Mahfud.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved