Divonis Bersalah Terkait Kebakaran Lahan, Begini Komentar Jokowi

Jokowi mengatakan, kebakaran hutan ini menurun karena sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, serta keluarnya Perpres

Divonis Bersalah Terkait Kebakaran Lahan, Begini Komentar Jokowi
Istimewa
Kebakaran kahan di wikayah Kotawaringin Barat beberapa hari lalu. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalteng yang memvonis dirinya bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa putusan tersebut belum final.

 "Kita harus menghormati, kita harus menghormati sebuah keputusan yang ada di wilayah hukum, yang ada di pengadilan. Harus kita hormati," kata Jokowi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Pemerintah juga masih akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Baca: Kabut Asap Mulai Mengganggu, Ini yang Dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng

Baca: Bertemu Panglima TNI, si Pemanjat Tiang Bendera Asal Maluku Ditawari Dapat Beasiswa

Baca: Jadwal MotoGP Inggris 2018, Rossi Kritik Performa Motor Yamaha M1

Baca: Richard Muljadi Cucu Konglomerat Ditangkap Polisi, Nikita Mirzani: Padahal Lagi Sama Dipo

"Tetapi kan juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum ya," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan kebakaran hutan.

Menurut dia, pada tahun ini, tingkat kebakaran hutan telah menurun 85 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jokowi mengatakan, kebakaran hutan ini menurun karena sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, serta keluarnya Perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan.

"Saya kira cukup tegas sekali. Pembentukan Badan Restorasi Gambut juga arahnya ke sana semua. Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Dikutip Kompas.id, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo, empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Provinsi Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved