TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - MUI Kalsel menggelar rapat, Sabtu (4/8/2018), untuk menyikapi berbagai pertanyaan masyarakat berkaitan vaksin MR yang belum bersertifikat halal.

Hadir Ketua MUI Kalsel KH Husin Naparin, Sekretaris Fadhly Mansoer, Bendahara HG (P) Rusdi Effendi, komisi dan anggota MUI serta Direktur LPPOM MUI Kalsel, Udiantoro SP MSi.

Fadhly menyampaikan sesuai fatwa MUI pusat nomor 4/2016 bahwa imunisasi itu boleh bagi umat Islam asalkan memenuhi ketentuan syariah.

Selain itu UU 33 2014 tentang Sistem Jaminan Halal juga mengharuskan produk bersertifikasi halal.

Baca: Korban Tewas Terbakarnya KM Satya Kencana IX Ternyata Warga Bangkalan

Baca: Asyiknya Divaksin MR Disemangati Polisi dan Tentara

"Sehubungan pertemuan menteri kesehatan dengan MUI pusat maka produk vaksin MR akan diteliti dulu oleh LPPOM. Karena itu MUI pusat menyerukan agar Dinkes-Dinkes di Indonesia menunda vaksinasi sebelum ada legitimasi label halal," jelasnya.

MUI Kalsel juga akan mengundang Dinkes, BPOM dan Kemenag untuk membuat semacam pernyataan, sambil menunggu keputusan atau kebijakan MUI pusat pada 8 Agustus nanti.

"Sesuai surat MUI pusat yang terakhir maka kami juga mengimbau untuk ditunda dulu, terutama bagi umat Islam," tegasnya.

Udianto menyampaikan, sampai saat ini belum ada sertifkasi halal untuk vaksin MR, tapi bukan berarti vaksinnya haram.

"Harus dicek dulu, diaudit ke produsennya yaitu serum institute of India, karena ini barang impor," jelasnya

Lanjut Udiantoro, kenapa vaksin sangat perlu sertifikasi halal, karena sangat berisiko. Vaksin adalah produk pengayaan bakteri yang pengolahannyandiperlukan media bersifat organik dan campuran macam-macam.

"LPPOM harus yakin bahwa betul atau tidak berasal dari bahan haram. Proses sertifikasnya tidak terlalu lama. LPPOM bisa melakukan proses khusus jika diperlukan negara karena untuk kepentingan orang banyak," tandasnya.(banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)