Hindari Penumpukan SDM, Guru Juga Bakal Kena Sistem Zonasi

zonasi juga menjadi upaya untuk mendorong pemerintah daerah berperan proporsional dalam pemerataan kualitas pendidikan.

Hindari Penumpukan SDM, Guru Juga Bakal Kena Sistem Zonasi
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Regulasi di dunia pendidikan tidak hanya menyasar para calon siswa yang terkena zonasi, para tenaga pendidikan (guru) pun bakal terkena giliran Zonasi Sekolah dengan alasan mencegah penumpukan guru di satu sekolah.

Seperti disitir Kiblat.net, terkait itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi mengatakan, sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 ditujukan juga untuk membantu redistribusi guru. Menurutnya, hal ini untuk mencegah penumpukan guru di satu sekolah.

“Untuk mencegah penumpukan SDM berkualitas, kelak guru pun akan rotasi dari tempat ke tempat lain, sesuai kebutuhan,” tuturnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Zonasi Sekolah untuk Pemerataan” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Terkait dengan pandangan bahwa seharusnya sistem zonasi baru diberlakukan setelah ada pemerataan kualitas, Muhadjir mensinyalkan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan dengan sistem yang berlaku sebelumnya.

Baca: Aneh Beruang Raib Ketika Diburu, Padahal Banyak Makan Korban

Baca: Setujui Aset Pertamina Dijual, Ini Rincian 4 Keputusan Menteri BUMN

Baca: Banding, Hukuman Mantan Gubernur Nur Alam Bertambah Menjadi 15 Tahun

Di mana, kata dia, yang diberlakukan adalah sistem akademik murni.

“Dengan sistem yang ada, yaitu sistem akademik murni, tidak mungkin dilakukan pemerataan,” ujarnya.

Lebih jauh, Muhadjir menjelaskan, zonasi juga menjadi upaya untuk mendorong pemerintah daerah berperan proporsional dalam pemerataan kualitas pendidikan.

Diketahui, dalam UU 23/2014 telah diamanatkan bahwa pendidikan adalah urusan pemerintah yang wewenangnya berbagi antara pusat dan daerah. Dan itu, kata dia, bersifat wajib dan sebagai pelayanan dasar.

“Harus diingat bahwa pendidikan berada di tingkat paling atas di antara enam urusan pemerintahan yang wajib. Jadi dengan sistem ini diharapkan bisa mengetuk Pemda bahwa pendidikan juga urusan mereka. Terlebih ada peningkatan anggaran pendidikan hingga 64 persen di daerah,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Mendikbud juga mengatakan, Zonasi itu terkait dengan banyak hal.

Misalnya reformasi sekolah, beban kerja guru, dan pendidikan karakter. “Jadi kita juga sudah atur tentang reposisi kepala sekolah. Kepsek akan berperan sebagai manajer dan jenjang karir guru adalah kepsek. Termasuk untuk sarana dan prasarana,” paparnya.

 Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Giliran Guru Kena Zonasi Sekolah, http://palembang.tribunnews.com/2018/07/20/giliran-guru-kena-zonasi-sekolah.
Penulis: Salman Rasyidin
Editor: Salman Rasyidin

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved