Bupati Labuhanbatu Tersangka, Pemberi Titipkan Uang Kode Proyek Rp 576 juta Lewat Petugas Bank

Selain PHH, lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan dua tersangka lainnya dari unsur swasta. Mereka adalah Umar Ritonga (UMR) dan Effendy

Ambaranie Nadia K.M
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang 

TRIBUNKALTENG.COM,  JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap (PHH), sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanratu tahun anggaran 2018.

Selain PHH, lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan dua tersangka lainnya dari unsur swasta. Mereka adalah Umar Ritonga (UMR) dan Effendy Sahputra (ES).

Dalam OTT yang dilakukan pada Selasa (17/7/2018) kemarin, KPK telah mengungkap modus baru yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu modus menitipkan uang kode proyek.

"Membuat kode yang rumit untuk daftar proyek dan perusahaan mana yang mendapatkan 'jatah'. Kode ini merupakan kombinasi angka dan huruf yang jika dilihat secara kasat mata tidak akan terbaca sebagai sebuah daftar 'jatah dan fee proyek' di Labuhanratu," ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018).

Baca: Suhu Capai 39 Derajat Celcius, Dalam 3 Hari 14 Orang Meninggal di Jepang

Baca: Razan al-Najjar, Relawan Medis Wanita Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel

Baca: Sempat Terlihat Bengong, Briptu Thamrin Akhirnya Ditemukan Tewas Berlumuran Darah di Kepala

Saut mengatakan, pihak penerima dan pemberi tidak berada di tempat saat uang berpindah.

"Dalam kasus ini, uang ditarik di jam kantor oleh pihak yang disuruh pemberi di sebuah bank, namun uang di dalam plastik kresek hitam tersebut dititipkan pada petugas bank. Selang berapa lama, pihak yang diutus penerima mengambil uang tersebut," terang Saut.

Dalam perkara ini, Saut mengatakan, uang dugaan suap yang diamankan sebagai barang bukti dalam kasus ini, sejumlah Rp 576 juta sebagai bagian dari pemenuhan dari permintaan bupati sekitar Rp 3 miliar.

"Diduga uang tersebut bersumber dari pencarian dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu," kata Saut.

Masih dikatakan Saut, sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp 1,5 miliar. Namun tidak berhasil dicairkan.

Sebagai pihak penerima, PHH dan UMR disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, sebagai pihak pemberi, ES disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atay huruf b atau pasal 13 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul OTT Labuhanbatu: KPK Temukan Modus Baru, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/18/ott-labuhanbatu-kpk-temukan-modus-baru.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved