Hak Keuangan Megawati Rp 112 Juta dari BPIP, Putri Gus Dur: Melukai Hati Rakyat

Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

kolase/tribunwow
Megawati, Alissa Wahid dan Jokowi 

TRIBUNKALTENG.COM - Putri sulung presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid memberikan tanggapannya soal hak keuangan dan fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @AlissaWahid yang ia tuliskan pada Senin (28/5/2018).

Dalam cuitannya tersebut, Alissa mengaku mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh BPIP hingga awal 2018 belum mendapatkan gaji.

Ia masih berprasangka baik, namun dengan beredarnya berita tersebut ia menilai bahwa soal gaji BPIP dapat melukai hati rakyat.

Baca: TKA Jadi Buruh Kasar hingga Gaji 3 Kali Lipat, Para Tokoh Ini Buka Suara

Baca: Penumpang Berhamburan Lewat Pintu Darurat, Begini Kronologi Ancaman Bom Pesawat di Pontianak

Baca: Mohamed Salah Cedera, Pengacara Mesir Akan Tuntut Sergio Ramos Rp 16 Triliun

Ia berharap hal itu bisa dikaji ulang.

Alissa mengaku sangat kenal dengan para pejabat BPIP, seperti Buya Maarif, kang Yudi Latif, pak Sudhamek AWS, pak Mahfud yang mereka merupakan tokoh berjuang demi kepentingan Indonesia.

Inilah puluhan cuitan Alissa Wahid:

"Gaji BPIP.Sampai awal 2018, saya dengar bahwa anggaran untuk UKP-PIP belum ada. Tidak ada gaji. Tokoh2 & tim bekerja tanpa tunjangan apapun.

Untuk itu, saya berprasangka baik kalau daftar gaji yang sekarang beredar juga bukan permintaan beliau2.

Tetapi, dengan beredarnya daftar gaji BPIP tersebut, kita juga tidak bisa mengelak bahwa besarannya mengejutkan dan mungkin melukai rasa keadilan rakyat di lapisan terendah. Bagaimanapun, ini lembaga ideologi negara. Soal nilai luhur, jadi perspektif utama.

Saya masih berharap soal gaji BPIP dipertimbangkan ulang. Mungkin bisa diatur menjadi tunjangan tugas atau apalah yang bersifat variable sehingga mengikuti beban pekerjaan. Karena gaji yang besar bisa berdampak menjadi magnet job seekers untuk merubung di kemudian hari.

Ketimpangan di Indonesia masih sangat tinggi. Dari @INFID saya tahu, perbandingan UMP dengan gaji eksekutif tertinggi di DKI 1:2000+ (lupa angka riilnya). Jadi PR besar kita untuk mengurangi ketimpangan ini. Jangan justru digarami oleh gaji pejabat Negara.

Justru menekan ketimpangan itu dimulai dari jabatan publik dari Negara. Karena tugasnya melayani rakyat. Buatlah standar dengan melihat ke bawah ke UMP rakyat yang dilayani. Bukan dg kacamata "layak dong dibandingkan profesional"

c
Alissa Wahid (twitter)

Saya percaya, para tokoh seperti pak @mohmahfudmd tidak terpengaruh oleh berapa gaji yang akan diterimanya. Karena itu justru saya mohon agar beliau-beliau mau bertindak lebih: meneladankan sikap pancasilais dg meminta kaji ulang soal ini.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved