Soal Makian Arteria ke Kemenag, Sekjen PPP: Mengkritisi Beda dengan Menghina

Dengan adanya makian yang dilontarkan Arteria maka masyarakat akan mempersepsikan DPR ingin dihormati tetapi tidak mau menghormati orang lain.

Soal Makian Arteria ke Kemenag, Sekjen PPP: Mengkritisi Beda dengan Menghina
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018). TRIBUNNEWS.COM/FITRI WULANDARI¬† 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani angkat bicara terkait makian Politisi PDIP Arteria Dahlan kepada Kementerian Agama dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung, Rabu (28/3/2018).

Arsul mengatakan ketika semua mitra kerja DPR menyebut anggota dewan dengan kata 'yang terhormat' maka sebaliknya anggota dewan juga melakukan hal yang sama, bukan sebaliknya.

Baca: Beredar Video Plonco Oknum Polisi Kepada Juniornya, Gara-gara Tersinggung

"Bahwa semua mitra kerja DPR ini menyebut anggota DPR dengan kata-kata yang terhormat ketika kita disebut yang terhormat ya kita juga punya kewajiban untuk menjaga kehormatan kita termasuk kehormatan lidah kita‎," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

‎Menurut Arsul, anggota dewan harus dapat memilih kata-kata sehingga sikap kritisnya tidak disamakan dengan penghinaan.

Menurut Arsul mengkritik dan menghina sangatlah berbeda, oleh karena itu dalam RKUHP diatur mengenai pasal penghinaan presiden.

Baca: Pelatih FC Barcelona: Argentina Kalah di Uji Coba, Justru Berbahaya Buat Spanyol di Piala Dunia

"DPR dalam pembahasan RKUHP itu cenderung mempertahankan pasal penghinaan presiden dengan argumentasi bahwa antara kata mengkritik pemerintah dengan menghina pemeritah atau menghina presiden itu sesuatu yang bisa dibedakan. Nah ketika kita sendiri tidak bisa membedakan bahkan dalam forum resmi DPR maka itu akan menjadi persoalan besarlah menurut saya di mata masyarakat," katanya.

Arsul mengatakan saat ini masyarakat mempersepsikan DPR sebagai lembaga yang ingin dihormati, sehingga kemudian disahkanlah UU MD3 nomor 2 tahun 2018.

Dengan adanya makian yang dilontarkan Arteria maka masyarakat akan mempersepsikan DPR ingin dihormati tetapi tidak mau menghormati orang lain.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved