Nama Puan dan Pramono Muncul di Dugaan Aliran Dana e-KTP, KPK Diminta Dalami Keterangan Setnov

Ia menyebut dalam BAP Nazaruddin tanggal 22 Oktober 13 sangat tegas bahwa asal mulai kebijakan tersebut adalah dari 2 menteri KIB

Nama Puan dan Pramono Muncul di Dugaan Aliran Dana e-KTP, KPK Diminta Dalami Keterangan Setnov
Tribunnews.com
Terdakwa Setya Novanto menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan atas dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Setya Novanto keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang mendakwa dirinya atas kasus korupsi KTP elektronik dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara selama 20 tahun. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami dugaan keterlibatan dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek e-KTP.

Hal itu dikatakan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih kepada Tribunnews.com, Jumat (23/3/2018).

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin, Kamis (22/3/2018), Novanto menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima 500.000 dollar AS.

Baca: Pasangan Mesum Digerebek Warga, Dipaksa Peragakan Ulang dan Direkam, Videonya Viral

"Semua temuan dari persidangan tentu ditindaklanjuti oleh KPK sebagai bahan penyelidikan dan dikaitkan dengan petunjuk atau bukti yang sudah dikumpulkan atau yang akan dikembangkan," ujar mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK ini kepada Tribunnews.com, Jumat (23/3/2018).

Memang kata Yenti, tidak semua keterangan yang dimunculkan atau disampaikan akan menjadi bukti keterkaitan seseorang dengan kasus.

Tapi juga tidak serta merta keterangan yang disampaikan di persidangan dapat diabaikan begitu saja.

"KPK tentu tahu bagaimana cara mendalaminya," dia menyakini.

Baca: Dianggap Menghina Ustaz Abdul Somad, Warga Gelar Aksi di Depan Toko Besi

Memang Pramono dan Puan tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved