Kalteng Kita

Banyak Izin Tambang di DAS Barito, Begini Langkah Gubernur Kalteng

Investor asal India tersebut merasa dirugikan karena menggelontorkan uang 8,7 juta dolar Amerika untuk membeli PT Sri

Banyak Izin Tambang di DAS Barito, Begini Langkah Gubernur Kalteng
tribunkalteng.com/faturahman
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, saat berkunjung ke SMAN 1 Palangkaraya, Selasa (21/11/2017). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Potensi tambang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kalimantan Tengah, menjadi sasaran banyak perusahaan tambang. Namun kondisi ini, dianggap belum memberikan kesejahteraan bagi warga setempat.

Hal ini pula yang diakui Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, perlu dilakukan pengaturan sehingga dirinya tidak bisa begitu saja memberikan rekomendasi bagi perusahaan tambang.

"Yang penting itu adalah bagaimana komitmennya bagi daerah. Kita memang perlu investor masuk ke Kalteng, tapi jangan juga sampai warga kita seperti orang terjajah," tegas Sugianto kepada wartawan, Jumat (16/2/2018).

Baca: Soal DP, Faktor Ini yang Sebabkan Wuling Dikeluhan Konsumen di Yogyakarta-Jateng

Dia menyebut, di DAS Barito yang meliputi 4 kabupaten yakni Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murungraya, setidaknya ada 15 sampai 20 Perjanjian Karya Kerja Sama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Itu belum termasuk lagi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah ada.

Dengan kondisi tersebut, kerawanan terjadinya tumpang tindih lahan maupun persoalan lain menjadi sebuah kekhawatiran. Apalagi saat ini, Indonesia juga tengah menghadapi gugatan sebuah perusahaan tambang India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA) menggugat ganti rugi US$ 581 juta atau sekitar Rp 7,7 triliun kepada pemerintah Indonesia melalui arbitrase internasional.

Baca: Habib Rizieq Kembali ke Indonesia Bulan Ini, Beredar Foto Tiket Pesawat Kepulangannya

Kasus ini bergulir akibat terjadinya tumpang tindih lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sri Sumber Rahayu Indah oleh IMFA pada 2010. PT Sri memiliki IUP untuk batu bara di Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Investor asal India tersebut merasa dirugikan karena menggelontorkan uang 8,7 juta dolar Amerika untuk membeli PT Sri, tapi tak bisa melakukan penambangan.

Penyebabnya, ternyata IUP di lahan seluas 3.600 hektar yang dimiliki PT Sri tidak Clean and Clear (CnC). IUP mereka tumpang tindih dengan IUP milik 7 perusahaan lain.

"Kalau kalah di arbitrase, siapa yang bayar Rp 7,7 triliun? Itu uangnya dari mana?" timpal Sugianto.

Baca: Suap Pinjaman APBD, KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah Sebagai Tersangka

Gubernur juga menegaskan, pihaknya saat ini masih berkonsultasi terkait rencana pemberlakuan Pergub Kalteng nomor 27/2017 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga yang sebelumnya sempat dihentikan.

Alasannya tidak lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan rakyat Kalteng.

"Saya juga telah berkonsultasi dengan Jaksa Agung dan meminta melakukan supervisi untuk perbaikan pergub ini," kata Sugianto. (TRIBUNKALTENG.COM/mustain khaitami)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved