Breaking News:

OTT KPK di HST

Ditemui Wagub di Tahanan, Ini Pesan Bupati HST Abdul Latif kepada Warga

Masalahnya, status penahanan Latif berada di bawah wewenang Kemenkum HAM, meski ruang tahanannya berada di gedung KPK.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Hulu Sungai Tengah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Abdul Latif (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018). KPK menetapkan empat orang tersangka dengan Commitment fee sebesar Rp 3,6 Miliar yang diduga sebagai uang suap pembangunan RSUD Damanhuri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

TRIBUNKALTENG.COM, BARABAI - Upaya menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah dilakukan Wakil Bupati HST HA Chairansyah, bersama Sekda HA Tamzil, serta sejumlah pejabat pemkab setempat.

Minggu lalu, Wabup dan rombongan bertolak ke Jakarta, dan Senin (8/1/2018) berhasil mendapatkan izin dispensasi menengok Bupati HST H Abdul Latif di Gedung KPK, untuk keperluan penandatanganan setumpuk berkas penting.

Antara lain, naskah pengesahan APBD HST 2018, serta surat perintah pembayaran seluruh gaji aparat sipil negara (ASN) dan pegawai kontrak.

Wabup HST HA Chairansyah kepada BPost Online, Rabu (10/1/2018) menuturkan, dia bersama Sekda, serta pejabat terkait dengan urusan penandatanganan serta beberapa anggota DPRD HST, sempat kesulitan bertemu Bupati HST.

Baca: Video Keributan di Bandara Syamsuddin Noor Beredar, Pria Dikira Driver Online Diperlakukan Begini

Baca: Warga Berhasil Tangkap Buaya Putih Raksasa Penunggu Muara Sampit, Beratnya Capai 1 Ton!

Masalahnya, status penahanan Latif berada di bawah wewenang Kemenkum HAM, meski ruang tahanannya berada di gedung KPK.

Namun, pihaknya dibantu oleh petugas KPK yang beberapa waktu lalu, datang ke HST saat penggeledahan.

"Waktu penggeledahan kemarin saya sama Sekda sempat berkomunikasi dengan petugas KPK, agar kami dibantu bertemu Bupati untuk penandatanganan berkas-berkas penting, yang menyangkut kepentingan pegawai dan masyarakat HST. Khususnya gaji PNS dan penandatanganan naskah APBD 2018. Alhamdulillah kami dibantu dan akhirnya diberi dispensasi menemui Pak Latif," kata Wabup.

Diakui, proses bertemu tersebut tidaklah mudah. Seluruh anggota tubuh digeledah, dan boleh ada yang membawa apapun. Berkas yang hendak ditandatangani pun, dibawakan oleh petugas khusus di sana.

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved