Breaking News:

Kabar Kalimantan

Wow! Kaltim Bisa Terima Belasan Triliun Rupiah Setelah Blok Mahakam Dikelola Pertamina

sejak jauh hari daerah diminta untuk membentuk perusahaan patungan antara kedua belah pihak, yakni perusda dari Pemprov dan

TRIBUN KALTIM / ARIF FADILLAH
Salah satu sumur di blok Mahakam yang terdapat di lapangan SPU. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMARINDA - Meski hingga saat ini belum ada perusda Kukar yang terbentuk dalam pengelolaan Blok Mahakam, Asisten II Pemprov Kaltim Ichwansyah, menyebut hal itu bukanlah permasalahan. Demikian dikemukakan Ichwansyah saat ditemui Tribun di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/12).

Sebagai informasi, imbas perpindahan pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie ke Pertamina melalui Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kukar termasuk daerah penghasil mendapatkan jatah keuntungan berupa Participating Interest (PI) sebesar 10 persen. Jumlah PI 10 persen dari total yang akan diterima PHM yakni 51 persen (PHM 51 % dan TEPI 39 %).

Namun, untuk bisa dapatkan PI 10 persen tersebut, sejak jauh hari daerah diminta untuk membentuk perusahaan patungan antara kedua belah pihak, yakni perusda dari Pemprov dan perusda dari Kukar.

Baca: Ramalan Baba Vanga, Dua Peristiwa Besar Akan Terjadi di 2018

Perusda dari Kukar inilah yang sampai saat ini belum terbentuk. Imbasnya, untuk sementara waktu, Pemprov Kaltim akan menyiapkan perusda khusus sebagai pengganti sementara Perusda Kukar, yakni Perusda MBS (Melati Bhakti Satya).

Ke depan, MBS akan berafiliasi dengan MMP (Mandiri Migas Pratama), Perusda Pemprov yang khusus berkoordinasi dengan PHM terkait persoalan PI tersebut.

"Berkaitan dengan perusda, itu bukan mempermasalahkan dengan Kukar. Untuk bentuk perusda di Kukar kan butuh proses. Harus ada perda-nya. Jadi, saya tidak juga menyalahkan Kukar, karena prosesnya lama. Rencananya, untuk mengganti perusda dari Kukar, sesuai Permen 37/ 2016, kami menunjuk MBS. Jadi, MBS dengan MMP yang akan bermitra dengan PHM," jelas Ichwansyah yang juga menjabat Ketua Satgas Pengembangan Hulu Migas Kaltim.

Diakui Ichwansyah, penunjukkan MBS sebagai afiliasi MMP dalam kemitraan dengan PHM tersebut, hanya berlangsung sementara. Ini dilakukan sampai Kukar, selesai dalm proses pembentukan perusda.

Baca: Tante Mer Tertangkap, Satpol PP Bengong Saat Temukan Barang-barang Ini

"Sementara saja. Sampai kapan? Ya, sampai Kukar siap. Kalau mereka cepat, langsung diganti. Istilahnya hanya pinjam nama saja. Mungkin saja, jika selesai Juni tahun depan, Perusda Kukar sudah mengganti MBS. Siapa saja, nama-nama manajemen dalam MBS yang akan mengelola kemitraan dengan PHM, seluruhnya tergantung MBS. Jangka waktunya, intinya sampai Kukar siap," ucapnya.

Dikelolanya kemitraan dengan PHM oleh MBS dan juga MMP ini disebut tak akan mempengaruhi persentasi pembagian PI antara Pemprov Kaltim dan Kukar, yakni tetap angka 66, 5 persen untuk Pemprov dan 33,5 persen untuk Kukar.

Baca: VIDEO: Lukisan Terkutuk The Crying Boy, Tidak Terbakar di Kobaran Api

"Itu tidak mengubah persentase. Tetap saja sama. Tidak akan hilang 10 persen tersebut," ucapnya.

Lantas, berapa hitung-hitungan pemprov, jika nantinya PI tersebut terserap ke APBD Kaltim ataupun Kukar, belum dijelaskan Ichwansyah lebih lanjut. Disinggung angka mencapai belasan triliun, Icwansyah menyebut bisa saja demikian.

"Bisa jadi. Tetapi, saya tak tahu berapa isi perut di sana. Kalau sampai Rp 20 Triliun, ya dihitung saja. Saya tak pernah ikut hitung. Yang penting, perusahaan patungan itu sudah milik kita," ucapnya. (*)
 

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved