Breaking News:

Panglima TNI Sebut Ada Pasokan 5 Ribu Senjata Ilegal, Jokowi Diminta Klarifikasi

Penyampaian penjelasan itu bisa melalui Wakil Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kanan) saat geladi bersih HUT Ke-70 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Sabtu (3/10/2015) 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi yang berusaha mengimpor senjata.

Menurut Gatot, ada institusi di luar militer dan Polri yang hendak mendatangkan ribuan senjata.

"Atasan beliau kan Presiden. Itu di sampaikan ke Presiden dan direspons dengan baik oleh Presiden diklarifikasi dari pada itu kemudian menjadi isu bahwa itu seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak," kata Arsul di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).

Arsul memandang hal tersebut harus diklarifikasi karena pernyataan Panglima TNI telah disebar ke publik.

Penyampaian penjelasan itu bisa melalui Wakil Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

"Presiden harus menyampaikan dulu secara jelas. Biar Presiden yang mengklarifikasi. Presiden ini karena bertanggungjawab tertinggi ya setelah Presiden apakah bilang yang mengklarifikasi Pak Wapres atau Menkopolkam itu boleh saja," kata anggota Panitia Khusus Angket KPK itu.

Diketahui, ucapan Gatot Nurmantyo tersebut pertama kali diunggah oleh radio Elshinta. Saat itu Nurmanto memberikan acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Dalam kicauannya, Elshinta menuliskan Panglima TNI mengatakan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan lima ribu senjata secara ilegal.

Namun, tidak ada mengenai info rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, Jenderal TNI (Purn) Endiarto Sutarto.

Kemudian bekas Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, serta para petinggi TNI lainnya.

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved