Breaking News:

Kabar Kalimantan

Naikkan PAD, Kota Ini Wajibkan Penjual Es Gerobak dan Gorengan Setor Pajak

Maryam mengungkapkan, pihaknya menurunkan petugas penagih pajak dan retribusi ini sebagai bentuk pelayanan kepada UMKM.

Naikkan PAD, Kota Ini Wajibkan Penjual Es Gerobak dan Gorengan Setor Pajak
faturahman
Ilustrasi - pedagang gorengan

TRIBUNKALTENG.COM, TARAKAN - Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PDA) Kota Tarakan Provinsi Kaltara, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Tarakan akan menurunkan 20 orang petugas untuk menagih pajak dan retribusi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya usaha kecil yang memiliki omset Rp 500 juta ke bawah.

Petugas penagih pajak dan retribusi ini akan keliling menemui para UMKM khususnya usaha kecil. Seperti, penjual es gerobak, penjual gorengan, penjual nasi, seafood di pinggir jalan, kafe-kafe pinggir jalan hingga angkringan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita turunkan petugas. Mereka nanti datangnya sore atau malam hari, karena kafe pinggir jalan dan angkringan baru buka usahanya di malam hari," ucap Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Tarakan Maryam, dalam acara silaturahmi Walikota Tarakan dengan pelaku UMKM di Kecamatan Tarakan Tengah, Selasa (19/9).

Maryam mengungkapkan, pihaknya menurunkan petugas penagih pajak dan retribusi ini sebagai bentuk pelayanan kepada UMKM.

"Yah kami jemput bola seperti ini, siapa tahu saja mereka lupa membayar pajak dan retribusi, karena sibuk jualan," ujarnya.

Menurut Maryam, sesuai UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi, bahwa UMKM wajib menyetorkan pajak dan retribusi sebesar 10 persen dari pendapatan usahanya. Misalnya pendapatan usaha sebulan Rp 500 ribu, dikalikan 10 persen jumlahnya Rp 50 ribu.

"Berarti Rp 50 ribu ini yang disetorkan usaha kecil ke kas daerah. Karena ini sudah peraturan undang-undang, pedagang wajib setorkan pajak dan retribusinya. Apalagi pajak yang disetorkan pedagang ke kas daerah ini juga untuk kegiatan pembangunan di kota ini," ucapnya.

Maryam mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, di Kota Tarakan jumlah UMKM sebanyak 4.320 yang memiliki omset penjualan Rp 500 juta ke bawah. Jumlah ini tersebar di empat kecamatan, namun dari empat kecamatan ini, Kecamatan Tarakan Barat yang paling banyak.

"Angka UMKM yang berjumlah 4.000 lebih ini, tentunya dapat meningkatkan PAD. Data UMKM yang ada ini berarti usaha kecil telah mendapatkan izin usaha dari masing-masing kecamatan. Jadi kami optimistis PAD dapat lebih ditingkatkan lagi, karena kami melihat masih banyak UMKM yang belum mengurus izinnya di kecamatan," ujarnya.

Maryam menambahkan, UMKM yang telah mendapatkan surat izin usaha dari kecamatan, biasanya yang ingin meminjam di bank untuk mengembangkan usahanya.

"Kalau ada izinnya, berarti usaha kecil ini bisa pinjam uang di bank untuk modal usaha," katanya. (*)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved