Breaking News:

Banyak Kepala Daerah ditangkap KPK, Mendagri Didesak Mundur

Dirinya menjelaskan bahwa jika ada kepala daerah yang tertangkap karena korupsi, itu adalah perilaku pirbadi.

TRIBUNNEWS.COM/Landy Ramadhan
Tjahjo Kumolo 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengaku mendapatkan pesan singkat lewat telepon genggamnya yang berisi desakan supaya dirinya mundur dari jabatan menteri.

Hal itu lantaran dirinya dinilai gagal mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Karena banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya mulai tengah malam dan pagi hari ini sudah menerima ratusan SMS, ada pola yang sama, yang pertama, Mendagri harus mundur, anda gagal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang mencoreng nama bapak presiden," kata Tjhajo saat menghadiri acara ulang tahun ke-7 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Minggu (17/9/2017).

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku membalas SMS tersebut satu persatu.

Dirinya menjelaskan bahwa jika ada kepala daerah yang tertangkap karena korupsi, itu adalah perilaku pirbadi.

"Kalau itu dianggap salah, saya terima salah, tapi urusan tertangkap tangan itu urusan pribadi, enggak ada instruksi eh km hrs mengambil dana sekian, eh kamu harus memotong proyek sekian persen," kata Tjahjo.

Tjahjo mengaku bertanggung jawab jika dinilai hal tersebut adalah kegagalannya sebagai Mendagri. Namun untuk mundur sebagai menteri, Tjhajo menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya serahkan pada Bapak Presiden, karena yang berhak mencopot saya adalah bapak presiden, kalau OTT yang semarak ini pergerakannya diarahkan ke saya, bahwa saya gagal untuk mencegah semakin banyaknya permasalahan hukum yang ada, kalau diteruskan sama juga nanti, kalau bapak-ibu sekalian digigit nyamuk di rumah salahkan lah pemda," katanya.

Lebih lanjut Tjhajo mengaku prihatin dengan fenomena kepala daerah terjerat korupsi. Walaupun sedih, namun dirinya yakin dan mengapresiasi KPK yang selaras dengan keinginan Presiden Jokowi membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Saya kira ini statement kami," katanya. (Tribunnews.com/Wahyu Aji)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved