Breaking News:

Ini Penjelasan dari Kemenlu Soal Kompensasi untuk Korban Crane

Pemerintah Arab Saudi pun telah membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran kompensasi tersebut. Iqbal mengatakan, menurut informasi,

Istimewa
Sebuah tiang di area dekat tempat tawaf di Masjidil Haram dilaporkan roboh pada Jumat (11/9/2015). Sejumlah jamaah haji dilaporkan turut menjadi korban dalam insiden tersebut. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri sudah lama berkoordinaai dengan KBRI Riyadh terkait janji Arab Saudi terhadap pemberian kompensasi bagi korban jatuhnya crane di Masijidil Haram, Mekah, pada September 2015.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, pihaknya masih terus berupaya untuk menindaklanjuti rencana Arab Saudi tersebut.

"Menlu telah meminta KBRI Riyadh untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait di Riyadh," ujar Iqbal melalui siaran persnya, Sabtu (4/3/2017).

Iqbal mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga selalu mengungkit kompensasi itu dalam pertemuan bilateral dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Kemenlu juga telah menyampaikan nota tertulis yang menyatakan bahwa proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan dan tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi pun telah membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran kompensasi tersebut. Iqbal mengatakan, menurut informasi, pembayaran bagi korban jatuhnya crane itu akan dilakukan bersamaan dengan negara lain.

"Namun demikian, ini terkendala oleh adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang diperlukan," kata Iqbal.

Iqbal membantah isu di media sosial yang menyebut bahwa Indonesia telah menerima uang kompensasi itu tetapi masih ditahan oleh Kemenlu. Dalam informasi itu, kata dia, oknum tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

"Dapat kami sampaikan, bahwa hal tersebut tidak benar. Sekali lagi, tidak benar," kata Iqbal.

Kemenlu juga telah meminta klarifikasi GNPF-MUI mengenai informasi yang diunggah tersebut. Ia mendapat penjelasan bahwa tulisan itu bukan produk GNPF-MUI. Hal yang ditulis pun bukan mewakili pemikiran kelompok tersebut. Tulisan tersebut, kata dia, dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"GNPF-MUI tidak pernah membahas isu ini, apalagi membuat statemen yang sedemikian," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved