Breaking News:

Nasib Jabatan Gubernur Ahok Diserahkan ke Fatwa MA

Haedar menilai langkah untuk meminta Mahkamah Agung untuk memberikan tafsiran atas polemik tersebut adalah cara yang elegan.

Repro/Kompas.com Reporter on Location
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu warga saat kembali berkantor di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017) pagi. Ahok kembali berkantor di Balai Kota DKI Jakarta setelah usai menjalani cuti masa kampanye. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memilih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung soal penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Istana kepresidenan, Jakarta.

"Ini kan banyak tafsir, bahkan Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari ada banyak tafsir itu, bahkan beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA. Nah, kalau sudah ada pandangan resmi dari MA, maka laksanakan yang menjadi pandangan resmi itu," kata Haedar.

Haedar juga menilai bahwa di tengah polemik ini, ada baiknya jika menyerahkan hal itu kepada Mahkamah Agung agar menyampaikan pandangannya kepada publik.

"Nah kalau sudah ada pandangan resmi MA maka laksanakan apa yang menjadi pandangan resmi itu," ujar Haedar.

Haedar menilai langkah untuk meminta Mahkamah Agung untuk memberikan tafsiran atas polemik tersebut adalah cara yang elegan.

Mengenai posisi Muhammadiyah sendiri terkait polemik Ahok ini, Haedar mengatakan pihaknya berpegang teguh ada Hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

"Tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya tegas, jadi kalau memang prinsip hukum dan dasar UU non aktif ya non aktif. Jadi saya yakin ini prinsip yang kita pegang semuanya. Indonesia kan negara hukum jadi pakai prinsip itu. Masalahnya kalau perbedaan tafsir harus ada otoritas yang memastikan itu," tutur Haedar.

Haedar pun berharap, MA bisa segera mengeluarkan 'fatwa' mengenai status Gubernur DKI yang disandang Ahok tersebut.

"Kita harapkan MA juga jangan berlama-lama membikin fatwa, agar kita semua ada dalam kepastian hukum dan tidak terus ribet dan gaduh seperti ini," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved