Breaking News:

Money Politic Terendus Inteilijen Jelang Pencoblosan Pilkada DKI

Ia minta jangan sampai ada pihak-pihak tertentu mengintimidasi warga yang ingin menggunakan hak pilihnya secara bebas.

KOMPAS/LASTI KURNIA
Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan mengungkapkan, adanya rencana politik uang (money politics) atau "serangan fajar" jelang pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, 15 Februari 2017.

Informasi ini didapat dari intelijen.

"Informasi intelijen, mendengar akan ada money politics," kata M Iriawan di lapangan silang Monas, Jakarta, Sabtu (11/2/2017).

Iriawan menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Panwaslu DKI Jakarta untuk menangkap para pelaku praktik politik uang tersebut.

"Nanti kami tangkap itu semua, yang bermain money politics akan diambil. Nanti kami koordinasikan dengan Bawaslu. Pilkada ini tidak boleh dikotori dengan kegiatan money politics. Jangan coba-coba main money politics di Jakarta," tegas mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Lantas, Iriawan mengingatkan, bahwa intelijen polda memonitor setiap pergerakan maupun kejadian terkait pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta.

Ia minta jangan sampai ada pihak-pihak tertentu mengintimidasi warga yang ingin menggunakan hak pilihnya secara bebas.

Ia memastikan akan ada penindakan jika hal itu terjadi.

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved