Otomotif

Dugaan Kartel Yamaha-Honda Merebak, Ini Langkah KPPU

Ketua KPPU, M Syarkawi Rauf, menyatakan bahwa perkara ini kemudian akan masuk ke dalam fase Musyawarah Majelis Komisi yang dipimpin oleh Profesor Tres

Dugaan Kartel Yamaha-Honda Merebak, Ini Langkah KPPU
kontan via banjarmasipost.co.id
Yamaha ubah bodi skutik NMAX lebih elegan 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan terakhir terhadap para terlapor perkara No. 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) pada Kamis, 5 Januari 2017.

Berdasarkan rilis yang diterima BPost Online kemarin, hadir dalam sidang hari itu, Presiden Direktur PT Astra Honda Motor, Hiroyuki Inuma, sebagai Terlapor II.

Majelis komisi yang dipimpin oleh Prof Dr Ir Tresna Priyana Soemardi, SE MS, dan R Kurnia Sya’ranie SH MH dan Drs Munrokhim Misanam MA Ec Phd sebagai anggota Majelis Komisi sebelumnya pada Rabu, 4 Januari 2017, juga menghadirkan Minoru Morimoto, Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing selaku Terlapor I.

Sebagaimana diketahui, Investigator KPPU menemukan kejanggalan terhadap harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc produksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor, di mana sebelumnya diduga terdapat pertemuan antara manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor membahas mengenai kesepakatan, dimana PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor PT Astra Honda Motor, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik yang pada akhirnya terdapat penyesuaian harga jual produk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang mengikuti harga jual PT Astra Honda Motor.

Ketua KPPU, M Syarkawi Rauf, menyatakan bahwa perkara ini kemudian akan masuk ke dalam fase Musyawarah Majelis Komisi yang dipimpin oleh Profesor Tresna Soemardi, Ph D Majelis Komisi yang menangani perkara ini akan melakukan rapat majelis guna menyusun putusan perkara dimaksud.

"Penyelidikan hingga Persidangan perkara yang melibatkan Yamaha dan Honda ini berjalan sangat fair, sesuai dengan due process of law. Para terlapor maupun investigator diberikan kesempatan yang cukup untuk mendapatkan keadilan. Kita tunggu saja, putusan dugaan kartel ini selambat-lambatnya akan dibacakan pada 20 Februari mendatang," kata Syarkawi.

Penulis: Anjar
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved