Pilkada Kalteng

Mungkinkah Pilgub Kalteng Digelar 27 Januari?

Ketentuan ini juga secara jelas memberikan kewenangan kepada menteri (dalam hal ini Mendagri) menetapkan waktu pelaksanaan pilgub atas usulan KPU RI.

Mungkinkah Pilgub Kalteng Digelar 27 Januari?
net
ilustrasi

PALANGKARAYA - Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak 9 Desember 2015.

Namun terjadinya penundaan pada Pilkada Kalteng, mengharuskan KPU Kalteng kembali harus menjadwal ulang waktu pelaksanaannya.

Sejauh ini, 27 Januari 2016 dijadikan ancar-ancar hari H pencoblosan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.

Dasarnya, sebagaimana diungkap Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar'i, adalah perintah dari KPU RI setelah lembaga ini dipastikan memenangkan gugatan Ujang-Jawawi yang dibatalkan pencalonannya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Seperti dipahami dalam Pasal 121 ayat (1), UU nomor 1/2015 yang menjadi acuan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil walikota, menyebut "Dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, maka dilakukan pemilihan susulan."

Selanjutnya pada pasal 122 ayat (3) dalan UU tersebut, dinyatakan "Dalam hal pemilihan gubernur tidak dapat dilaksanakan 40 persen jumlah kabupaten/kota atau 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan gubernur lanjutan atau pemilihan gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU RI."

Dalam Pasal 122 ayat (5), dinyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan diatur dalam peraturan KPU."

Melihat ketentuan di atas, dapat dipahami UU nomor 1/2015 secara tegas memberikan peluang adanya pemilihan gubernur lanjutan atau pemilihan susulan, termasuk bagi Kalteng.

Ketentuan ini juga secara jelas memberikan kewenangan kepada menteri (dalam hal ini Mendagri) menetapkan waktu pelaksanaan pilgub atas usulan KPU RI. Syaratnya, ada peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan.

Namun melihat waktu yang tersedia hanya 20 hari sejak hari ini, banyak pertanyaan yang mungkin harus dijawab, sehingga tidak muncul adanya prasangka apalagi penafsiran terhadap Undang-Undang, bukan  hanya mendasarkan pada 'perintah'.

Mungkinkah syarat yang mendasari digelarnya pilgub Kalteng yakni 'Peraturan KPU' bisa diterbitkan?

Jika belum ada payung hukum, bukankah di sini terdapat 'kekosongan' perangkat hukum yang akan menjadi dasar pengalokasian tambahan dana pilgub Kalteng oleh pemprov?

Bisakah pelaksanaan pilgub hanya didasarkan pada sebuah perintah lembaga penyelenggara tanpa ada 'Peraturan KPU' sebagai payung hukum?

Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Kalteng Theopilus Y Anggen, mengaku belum bisa memberikan tanggapan.

"Kami masih berkoordinasi dengan Bawaslu RI. Tapi karena siang ini Mendagri akan datang ke Palangkaraya, bisa saja hal itu dipertanyakan," jawab Theopilus. (Mustain Khaitami)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved