Breaking News:

Nah Lho, Dirjen Keuangan Pastikan Tak Ada Tambahan Anggaran Bagi Pilkada Kalteng

"Intinya pakai saja apa yang ada di kas karena itu kewajiban. Nanti bunyinya terdapat beban pengeluaran akibat pengunduran pilkada 2015 menjadi 2016,"

Editor: Mustain Khaitami
Fabian Januarius Kuwado/KOMPAS.COM
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenoek memastikan tidak ada penambahan anggaran bagi daerah yang proses pilkadanya ditunda.

"Pelaksanaan Pilkada yang tertunda tetap ikut anggaran 2015, meski dilaksanakannya 2016. Itu tetap dihitung sebagai bagian tak terpisah," ujar Donny di kantornya, Senin (4/1/2016).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan Mendagri Nomor 44 dan 51.

Donny menambahkan, jika ada kekurangan anggaran, penyelenggara pilkada dapat menggunakan anggaran tahun 2016. Pertanggungjawaban penggunaannya diserahkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2016.

"Intinya pakai saja apa yang ada di kas karena itu kewajiban. Nanti bunyinya, terdapat beban pengeluaran akibat pengunduran pilkada 2015 menjadi 2016," ujar Donny.

Selain Kalimantan Tengah, ketentuan ini juga berlaku bagi empat daerah lain  yang pada 12 Desember 2015 tidak melaksanakan Pilkada Serentak.

Daerah itu adalah Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar.

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap lima daerah yang tertunda pilkadanya lantaran putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), dapat melakukan pencoblosan pada Januari 2015 sehingga pelantikan kepala daerah terpilih dapat digelar Maret 2016.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved