Breaking News:

Kubu Romy Bebas Pilih Jabatan, Kecuali Ketum dan Sekjen PPP

"Kita terbuka untuk Romy bergabung sama kita. Kita berikan jabatan apapun yang dia mau, kecuali Ketum sama Sekjen,"

Fabian Januarius Kuwado Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (16/12/2015). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, pihaknya terbuka jika kubu Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy ingin berekonsiliasi dengan kubunya.

Djan menawarkan jabatan apa pun, kecuali posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

"Kita terbuka untuk Romy bergabung sama kita. Kita berikan jabatan apapun yang dia mau, kecuali Ketum sama Sekjen," kata Djan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Djan mengatakan, dua posisi penting itu tentunya akan diisi oleh pengurus yang berasal dari kubu Muktamar Jakarta.

"Itu (kubu Romy) kalau bisa di tempat lain dong, jangan di situ," kata Djan.

Amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus mencabut dan membatalkan SK kepengurusan PPP atas Muktamar Surabaya, yang dipimpin Romy.

Djan berharap, Yasonna segera melaksanakan putusan MA tersebut.

"Mudah-mudahan beliau itu sebagai menteri hukum menghormati hukum yang jelas-jelas sudah ada keputusan MA, gampang kan," kata Djan.

Sebelumnya, dalam surat tertanggal 31 Desember 2015, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum meminta kepada pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta untuk melengkapi beberapa dokumen administrasi.

Beberapa di antaranya, yaitu surat Mahkamah Partai yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi sengketa partai dan berita acara serta daftar hadir Muktamar Jakarta.

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved