Dipertanyakan Tanbu Raih WTP

Masa hanya melakukan verifikasi sekitar 20 persen di lapangan dari 100 persen dokumen keuangaan APBD, BPK sudah memberikan WTP

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Halmien
Dipertanyakan Tanbu Raih WTP
net
ilustrasi

TRIBUN KALTENG.COM, BATULICIN - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan kepada sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel beberapa waktu lalu tidak rasional.

“Masa hanya melakukan verifikasi sekitar 20 persen di lapangan dari 100 persen dokumen keuangaan APBD, BPK sudah memberikan WTP. Itukan tidak rasional,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi,Senin (30/6).

Ucok juga meminta kepada publik di Kalsel agar lebih ketat lagi melakukan pengawasan kepada BPK dan  tidak bangga dengan prestasi WTP yang diraih oleh daerahnya.

“Karena bukan rahasia umum, saat ini ada kecurigaan ada jual beli opini audit untuk menutup korupsi pemda,” katanya.

Dia juga menyebutkan, walaupun dapat WTP, tidak menjamin tidak ada korupsi di suatu daerah. “Malahan opini WTP dari BPK ini justru menutup adanya penyimpangan dalam pengelola anggaran,“ tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah daerah di Kalsel yang sebelumnya masih meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), bahkan yang masih disclaimer karena dinilai masih belum beres dalam pengelolan ke uangan dan aset daerah 2013, justru mendapatkan opini WTP dari BPK RI beberapa waktu lalu.

Perolehan opini WTP, terutama daerah yang sebelumnya masih dililit masalah aset justru menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan. Sebagai contoh, anggota DPRD Tanah Bumbu, justru keheranan dengan prestasi opini WTP yang diraih Pemkab Tanbu, pertengahan Juni 2014 lalu karena persoalan aset di sana belum beres.

Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Surinto, mengaku heran dengan ‘prestasi’ yang diperoleh Pemkab Tanah Bumbu, mengingat masih banyak persoalan aset yang masih belum beres pengelolaannya. “Bagaimana kami bisa menjelaskan. Memang aset pemerintah kabupaten Tanahbumbu belum dibenahi,” ujarnya, Senin (30/16).

Surinto mencontohkan, aset seperti Bandar Udara Bersujud. Lahannya itu, masih milik Departemen Transmigrasi dan belum dilimpahkan atau diserahterimakan kepada Pemkab Tanahbumbu. Tapi anehnya, lanjut dia, faktanya justru sekarang di sana ada proyek pembangunan hangar pesawat dan ruang tunggu penumpang.

“Biaya dari mana kalau itu aset pemerintah? Justru ada pembebasan lahan dengan dana APBD di sekeliling bandara, itu juga tumpang tindih karena runway  justru milik pemerintah pusat.  Aneh memang kok bisa mendapatkan opini WTP atau maksudnya wajar tanpa pemeriksaan,” katanya sambil tertawa.

Sulitnya membereskan persoalan aset daerah agar bisa memperoleh opini WTP juga diakui Wakil Bupati Tapin H Sufian Noor.  “Masalah penataan aset daerah sangat berat, sebab masa lalu penataan itu kurang maksimal dilakukan, sehingga  tertumpuk di masa pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Menurut Sufian Noor penataan aset sejak pemerintahannya sudah menunjukan hasil yang baik, tinggal beberapa dinas saja lagi dalam proses penyelesaian yaitu Dinas PU, Disdik, Dinkes dan Keseketariatan Pemda Tapin.

“Prinsip kami yang penting penata kelolaan pemerintahan harus bagus, masalah penilaian WTP itu terserah pihak penilai,” katanya.

Salah satu daerah yang selalu gagal meraih WTP dan hanya meraih WDP dalam empat tahun terakhir yakni Banjarbaru, juga terkendala persoalan tumpang tindih aset, hiban bantuan sosial dan sistem pengelolaan akuntasi yang masih mengoperasikan model lama.

Wakil Walikota Banjarbaru, H Ogi Fajar Nuzuli, mengakui cukup prihatin menerima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarbaru yang masih saja berada dalam status opini WDP.

Dilemanya, dalam LKPD ada yang menurut BPK persoalan besar secara angka, namun justru dinilai kecil oleh Pemko Banjarbaru.

“Contohnya, permasalahan administrasi pengelolaan aset. Sepintas terkesan sebagai permasalahan yang kecil, tapi kondisi yang ada di Kota Banjarbaru permasalahan aset ini begitu rumit karena menyangkut perkembangan Kota Banjarbaru yang dulunya Kotif, juga adanya aset Pemprop, berbagai bantuan hibah dari pihak luar ke Pemko Banjarbaru yang dulunya tak tercatat dalam administrasi yang teratur,” jelasnya.

Selain Banjarbaru, Kabupaten Banjar pada 2008 sempat menyandang status disclaimer  bahkan berlanjut di tahun berikutnya dengan opini tidak wajar (TW). Baru pada 2010, 2011, 2012 bisa mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan baru pada 2104 Kabupaten Banjar meraih WTP.

Kepala BPKAD Banjar Iberahim G Intan mengatakan, penilaian disclimer bahkan tidak wajar ini tidak terlepas dari buruknya pengelolaan aset di Pemkab Banjar saat itu. Banyak, aset bergerak yang berada di luar pengendalian atau penguasaan Pemkab Banjar.

“Melihat kondisi itu beberapa tahun ini kita terus melakukan pembenahan terhadap aset Pemkab Banjar yang ada di tiap SKPD. Per triwulan kita lakukan asistensi kepada petugas yang menangani aset di SKPD. Apalagi, Penegasan Bupati untuk pembenahan aset ini  juga mendorong seluruh SKPD untuk membenahi data aset di tiap SKPD,” katanya.

Sementara itu, terkait masalah aset lahan bandara Bersujud di Tanbu yang menjadi sorotan anggota dewan, Kepala Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Tanahbumbu, Andrianto Wicaksono membenarkan pihaknya mengklaim aset bandara itu sesuai SP2D (surat perintah pencairan dana) pembebasan lahan.

Dia membantah pemerintah kabupaten Tanahbumbu mendapat opini BPK karena  ‘membeli status” WTP. “BPK independen. Insya Allah tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk bisa mendapat opini BPK, wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya, Senin (30/6).

Kalau kasus di Angsana itu, menurut Andre, mereka itu bukan berlibur di pantai. “Tapi, melakukan pengecekan aset daerah seperti lahan dan pendopo yang dibangun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” katanya.

Sebanyak tujuh daerah dan kota, yakni Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Balangan, mendapatkan opini WTP terkait tata kelola keuangan dan aset daerah, dari BPK RI Perwakilan Kalimantan. Raihan opini WTP dari BPK RI juga diperoleh Provinsi Kalsel untuk pertama kalinya, dalam sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kalsel, Senin (30/6).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved