Breaking News:

Bupati Diminta Turun Tangan Selesaikan Sengketa Lahan

Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Supian Hadi diminta turun tangan menyelesaikan maraknya sengketa lahan

Editor: Edinayanti
antarafoto
ilustrasi penggusuran lahan 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Supian Hadi diminta turun tangan menyelesaikan maraknya sengketa lahan yang menumpuk di daerah ini.

"Masalah sengketa lahan di daerah ini sudah mencapai titik ekstrem, ditandai dengan makin maraknya aksi menuntut penyelesaiannya, baik yang ditujukan ke perusahaan maupun ke pemerintah daerah," kata Ketua Karang Taruna Kotim, Abdul Hafid di Sampit, Minggu.

Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah memiliki konsep penyelesaian yang komprehensif, ada arah yang jelas mau dibawa ke mana kasus-kasus sengketa lahan. Pemerintah daerah juga harus berpikir tidak sebatas tuntutan masyarakat, tetapi juga mengkaji dampak sosial pascapenyelesaiannya.

Tujuan akhir upaya penyelesaian harus jelas, masalah sengketa lahan yang satu dengan yang lainnya hampir mirip, sehingga perlu ada konsep yang bijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa lahan.

" Jangan sampai didemo dulu, baru diselesaikan, tidak didemo masyarakat, tidak diselesaikan," sindir Hafid.

Pembentukan tim guna menyelesaikan sengketa lahan di masyarakat dinilai sudah tepat, namun bupati juga harus terus mengontrol kinerja tim tersebut.

Hafid mewanti-wanti jangan sampai tim yang dibentuk terkesan menunda-nunda proses penyelesaian, dan akhirnya malah menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

"Tim harus punya gagasan dan strategi penyelesaian. Begitu juga bupati, harus turun mengawal sendiri dan tidak hanya mempercayakan kepada tim, karena yang menjadi sorotan masyarakat itu adalah bupatinya," sambungnya.

Bupati harus lebih fokus pada penyelesaian berbagai sengketa lahan di masyarakat. Sebab, dari sisi program peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan sudah sukses membangun.

Tim penyelesaian sengketa lahan yang dipercayakan bupati, haruslah diisi orang-orang yang bebas dari kepentingan agar bisa jernih melihat persoalan. Jangan sampai kasus-kasus sengketa lahan yang digantung akan dijadikan komoditas politik sebagai salah satu bukti kegagalan pemerintahan.

Sebelumnya, kinerja pejabat terkait serta tim verifikasi dan identifikasi perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit bentukan Pemkab Kotim dinilai lamban. Hingga saat ini, belum juga ada langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan sengketa lahan di masyarakat.

Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved