TAG
e-KTP
Terakhir, Fredrich juga menyerahkan jalannya sidang praperadilan besok ke hakim karena itu adalah kewenangan hakim.
-
Zudan mengakui pihaknya telah melakukan kesalahan prosedur dalam pemindahan ribuan keping blanko tersebut.
Selasa, 29 Mei 2018
-
Irvanto mengaku banyak menyerahkan uang proyek e-KTP. Penyerahan uang itu dicatatnya dalam sebuah buku.
Selasa, 22 Mei 2018
-
Pesertanya itu juga bisa berasal dari seluruh Indonesia. Tidak hanya wilayah Kalteng saja.
Kamis, 10 Mei 2018
-
Selain itu, juga ada paket Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati. Ada juga paket Akta Perkawinan, KK dan KTP-el
Kamis, 3 Mei 2018
-
selain divonis 15 tahun penjara, Setnov juga diminta membayar uang pengganti sebesar USD7,3 juta, dikurangi sebesar Rp5 miliar
Jumat, 27 April 2018
-
Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Selasa, 24 April 2018
-
Dengan wajah sembab dan mata berkaca-kaca Deisti dan keluarga langsung menghindari sorotan awak media, mereka memilih berlalu
Jumat, 30 Maret 2018
-
Novanto hari ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP untuk tersangka Made Oka dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo
Selasa, 27 Maret 2018
-
Menurut Butran itu karena kedua nama tersebut baru muncul dari pernyataan satu orang saksi yang juga sekaligus sebagai terdakwa
Jumat, 23 Maret 2018
-
Setya Novanto kemudian bertanya kepada Irvan, kapan dan di mana dia pernah diberikan uang 3,5 juta dollar AS.
Selasa, 6 Maret 2018
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP.
Kamis, 1 Maret 2018
-
Tahun 2016, jumlah warga mencabut KTP juga mencapai 7 ribuan, sementara pendatang baru hanya kisaran 5 ribuan.
Senin, 8 Januari 2018
-
"Selanjutnya untuk waktu dan tempat pemeriksaan berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada KPK," lanjut Ganjar.
Rabu, 3 Januari 2018
-
Firman mengatakan, jaksa hanya menjelaskan soal pemisahan perkara (splitsing) dan penggabungan perkara.
Kamis, 28 Desember 2017
-
Priharsa menerangkan bahwa pemeriksaan Rheza di KPK terkait dengan namanya yang berada di dalam susunan pemilik perusahaan Mondialindo.
Minggu, 24 Desember 2017
-
Gestur Novanto tidak tampak seperti sedang sakit, seperti dalam sidang perdana untuk pembacaan surat dakwaan.
Rabu, 20 Desember 2017
-
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto sudah berbohong dengan berpura-pura sakit.
Kamis, 14 Desember 2017
-
Sidang ini agendanya adalah mendengarkan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rabu, 13 Desember 2017
-
Dia mengatakan akan melihat perkembangan apakah akan menemui Otto dan Fredrich. Ia merasa selama ini tidak ada masalah dengan keduanya.
Jumat, 8 Desember 2017
-
Dalam kesempatan itu, Otto secara jujur mengungkapkan niatnya mundur menjadi pengacara Ketua DPR RI tersebut,
Jumat, 8 Desember 2017
-
Saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan terdakwa Andi Narogong, Novanto yang disebut-sebut sebagai otak korupsi e-KTP itu menyatakan
Jumat, 1 Desember 2017
-
Jam tangan itu diberikan pada saat ulang tahun Novanto tepat pada 12 Nopember 2012 atau saat Novanto masih menjabat sebagai
Kamis, 30 November 2017
-
Hal itu dikatakan Anas saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/11/2017). Dia bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus
Kamis, 23 November 2017
-
Adapun KPK memburu Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka
Senin, 20 November 2017
-
KPK melakukan penahanan karena berdasarkan bukti yang cukup, Novanto bersama pihak lainnya diduga melakukan korupsi pada proyek e-KTP.
Jumat, 17 November 2017
-
Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.
Jumat, 17 November 2017
-
Novanto hanya pamit kepada Pamdal, sebab istrinya sedang tidur kala itu, dan anaknya masih kecil.
Kamis, 16 November 2017
-
Perbuatan Miryam tersebut dinilai tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
Senin, 13 November 2017
-
Alasan klasik Novanto bahwa KPK harus mengantongi izin "Surat Sakti" dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.
Senin, 13 November 2017
TRIBUNnews.com Network © 2018
•
•
