Bisnis dan Ekonomi

Simpang Siur, Menteri Keuangan Akhirnya Cabut Peraturan Pajak E-commerce

PMK itu justru menimbulkan simpang siur kabar adanya ketentuan baru penarikan pajak kepada para pelaku e-commerce.

Simpang Siur, Menteri Keuangan Akhirnya Cabut Peraturan Pajak E-commerce
net
Ilustrasi pajak

TRIBUKALTENG.COM, JAKARTA - Sempat dikeluarkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencabut aturan terkait dengan pajak e-commerce.

Aturan itu yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itupun berharap keputuan itu menyudahi polemik yang terjadi akibat penerbitan aturan tersebut beberapa bulan lalu.

"Kami putuskan tarik PMK-nya. Jadi wajib pajak sesuai ketentuan yang lain, biasa saja. (Semoga) Masyarakat jadi tenang, tidak ada spekulasi," ujarnya, di Jakarta, Jumat (29/3).

Pemprov Kalteng Bentuk Tim, Telisik Pembayaran Pajak Alat Berat

Kebakaran di Rindang Banua Jalan Riau Palangkaraya, Kapolres Sebut Dugaan Asal Api dari Warung

Video Viral Perampok Todongkan Pistol ke 2 Karyawan Minimarket, Begini Modusnya

Selama, Sri Mulyani menuturkan, PMK itu justru menimbulkan simpang siur kabar adanya ketentuan baru penarikan pajak kepada para pelaku e-commerce.

Padahal, dia menambahkan, aturan itu hanya sebatas mengatur tata cara penarikan pajak yang selama ini berlaku.

"Kami akan terus dengar suara masyarakat, dunia usaha, sehingga bisa rumuskan kebijakan pajak yang baik, supaya kita merasa memiliki negara ini," paparnya. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce, http://jateng.tribunnews.com/2019/03/30/menkeu-batalkan-peraturan-pajak-e-commerce

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved