Kalteng Kita

KPK Harus Turun Tangan, Bisnis Tambang Kalteng Masih Dipengaruhi 'Orang Berpengaruh' di Pusat

ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah dan sempat diusulkan untuk dicabut saat ini juga belum ada keputusan pusat dilakukan penc

KPK Harus Turun Tangan, Bisnis Tambang Kalteng Masih Dipengaruhi 'Orang Berpengaruh' di Pusat
banjarmasinpost.co.id/faturrahman
HM Asera 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Terkuaknya praktik suap terhadap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menjadikan Bupati Kotawaringin Timur, H Supian Hadi sebagai tersangka, terus mendapat sorotan.

Sejumlah anggota Komisi B bidang pertambangan DPRD Kalteng, Wakil Ketua yang juga Plt Ketua Komisi, HM Asera, Anggota Lodewik CH Iban serta anggota Syahruddin Durasid, menyoroti dugaan praktik suap disinyalir juga terjadi pada kabupaten lainnya yang kaya dengan potensi tambang.

Syahruddin, mengatakan, ada sejumlah tongkang mengangkut batu bara yang sempat ditahan di DAS Barito karena tidak memiliki surat lengkap, sehingga oleh Distamben Kalteng sempat ditahan, saat ini sudah bisa berlayar.

Bupati Kotim Supian Hadi Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Mendagri: Wabup Laksanakan Tugas Jika . . .

Siswa Aniaya Petugas Kebersihan Sekolah, Orangtua Malah Ikut Menghajar, Videonya Viral

"Ini juga aneh, harusnya barang yang disita dilelang bukan dilepas begitu saja," ujarnya.

Demikian juga dengan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga bermasalah dan sempat diusulkan untuk dicabut saat ini juga belum ada keputusan pusat dilakukan pencabutan, padahal banyak melakukan pelanggaran.

"Ini karena masih ada campur tangan orang berpengaruh pusat terhadap bisnis tambang di Kalteng sehingga susah untuk menertibkannya, karena pejabat daerah tidak bisa berbuat banyak, semua kewenangan adanya di pusat bahkan pejabat maupun aparat berpengaruh di pusat juga punya kepentingan di Kalteng," ujarnya.

Asera berharap KPK turun ke lapangan menelisik perizinan soal pemberian IUP yang ada di Kalteng.

"Bukan hanya di Kotim, seharusnya juga ditelisik hingga kabupaten yang ada di DAS Barito, karena sangat banyak potensi lahan tambang yang diduga juga menyalahi prosedur. KPK harus turun ke lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Pemprov Kalteng, sempat mengusulkan kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut sebanyak 317 izin tambang yang dinilai belum bersih clear and clean (CnC) atau bermasalah.

Dinas ESDM mencatat kebanyakan izin yang diusulkan dicabut itu adalah produk dari pemerintah kabupaten saat bupati dan mantan bupati memberikan izin. Sayangnya ini luput dari pantauan KPK, hal ini juga sempat dibahas saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kalteng.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan Kalteng Ermal Subhan, tidak menampik adanya dugaan dari 317 izin yang diusulkan untuk dicabut itu ada yang operasional, karena itu setelah pihaknya melakukan cek lapangan, ada sejumlah tongkang pengangkut hasil tambang yang sempat ditahan.

"Usulan pencabutan dilakukan Pemprov Kalteng ke Kementerian ESDM dan Pemprov Kalteng hanya mengusulkan, keputusan ada di pusat, " ujarnya.

Ermal mengungkapkan ada sebanyak 400 izin yang dinyatakan sudah CnC murni.

Memang sebagian yang masih berupa rekomendasi dan itu masih belum dianggap CnC. (Tribunkalteng.com/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved