Kabar Palangkaraya

Wilayah Pertambangan Rakyat Lamban Ditetapkan, Penambang Liar di Kalteng Makin Marak

Aksi penambangan liar di Kalteng masih marak berlangsung di kabupaten dan kota, sehingga membawa dampak kerusakan lingkungan.

Wilayah Pertambangan Rakyat Lamban Ditetapkan, Penambang Liar di Kalteng Makin Marak
(banjarmasin post group/ faturahman)
Kapal untuk penambangan pasir di Sungai Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Aksi penambangan liar di Kalimantan Tengah masih marak berlangsung di kabupaten dan kota, sehingga membawa dampak kerusakan lingkungan.

Penambangan emas maupun pasir sirkon secara ilegal ini tidak hanya dilakukan di jalur darat saja tetapi juga marak di hulu sungai, sehingga membuat air sungai menjadi keruh yang diperkirakan juga bercampur dengan merkuri.

Penambangan secara ilegal terjadi di Katingan, Kotim, Barut, Gunungmas, Barsel, Kobar Palangkaraya dan beberapa kabupaten lainnya di Kalteng. Penambang menggunakan, alat mesin sedot atau yang lebih dikenal dengan sebutan mesin dumping untuk mendapatkan emas.

Beberapa penambang mengaku, melakukan aktifitas penambangan karena tidak adalagi pekerjaan, setelah adanya gejolak penurunan harga sawit, rotan maupun hasil perkebunan.

"Menambang emas jadi alternatif pengganti pekerjaan," ujar Irman, salah satu warga Palangkaraya, Kamis (24/1/2019).

Sementara itu, belum adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) tersebut, membuat kalangan DPRD Kalteng yang membidangi komisi tersebut berencana dalam waktu dekat memanggil semua instansi terkait untuk menjelaskan hingga belum adanya penentuan WPR tersebut.

Dewan berharap seluruh kabupaten dan kota memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan segera menentukan lokasinya, agar penambangan emas yang kini semakin marak bisa dilokalisasi dalam satu kawasan yang dilegalkan melalui program WPR tersebut.

"Dengan adanya WPR selayaknya tidak adalagi penambangan emas tanpa izin, karena semua penambang akan terelokasi dalam satu kawasan, sehingga mudah dilakukan pengontrolan oleh petugas yang berwenang, dan kerusakan lingkungan bisa diminimalkani,kami akan panggil isntansi terkait untuk dengar pendapat," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera.(banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved