Kalteng Kita

DIPA Kalteng 2019 Capai Rp17,492 Triliun, Ini Perinciannya

Gubernur Sugianto menerima DIPA Kalteng tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp17,492 triliun langsung dari Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf

DIPA Kalteng 2019 Capai Rp17,492 Triliun, Ini Perinciannya
humas Pemprov Kalteng
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran saat menerima DIPA dari Presiden RI, Joko Widodo dibJakarta, Selasa, Selasa (11/12/2017). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran, Selasa (11/12/2018) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Gubernur Sugianto menerima DIPA Kalteng tahun 2019 dengan nilai mencapai Rp17,492 triliun langsung dari Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta yang disaksikan para menteri.

Gubernur Kalteng mengatakan, DIPA yang diterima tersebut jauh lebih besar dari DIPA tahun sebelumnya yang tahun ini naik sebesar Rp900 miliar, yang diperkirakan karena adanya dana bagi hasil untuk beberapa sektor pungutan termasuk pungutan royalti dari sektor pertambangan.

Apa Kabar Proyek Kereta Api Kalteng? Datang ke Palangkaraya, Menhub Bilang Maaf

Terekam CCTV, Inilah Sosok Artis yang Masuk ke Hotel Bareng Wawan, Usianya 19 Tahun!

"Saya berharap dengan capaian ini,bisa meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan pembangunan di Kalimantan Tengah, lebih baik lagi kedepannya untuk mewujudkan Kalteng berkah," ujar Gubernur Sugianto.

Dana yang diterima Gubernur tersebut yakni Dana DAU Rp10.428.419.890, DAK Fisik Rp1.492.523.012, DAK Non Fisik Rp2.039.661.512, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 201.325.417, BDH Rp 1.983.648.412 dan Dana Desa Rp1.347.142.545 sehingga total Rp 17.492.270.788.

Sementara itu, Plt Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera mengatakan, pihaknya akan meneliti ulang aturan yang diterapkan terkait pengenaan pungutan kepada pihak ketiga, agar tidak bermasalah di belakang hari.

"Kami akan konsultasi lagi ke Menkeu dan Mendagri terkait pungutan pihak ketiga tersebut, jika memang menyalahi aturan tentu akan diusulkan dicabut, tapi jika menteri memberikan izin maka akan diterus dilakukan," ujarnya. www.banjarmasinpost.co.id/ faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved