Bagaimana Santunan Pekerja Jembatan Tewas di Nduga Papua? Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam teror itu, sebanyak 15 karyawan PT Istaka Karya dan 1 pegawai PUPR meninggal dunia serta 5 orang lainnya masih belum diketahu kondisinya.

Bagaimana Santunan Pekerja Jembatan Tewas di Nduga Papua? Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan
Dok Tribunnews.com
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memantau langsung proses evakuasi jenazah di Bandara Mozes Kilangan Timika, Jumat (7/12/2018). 

TRIBUNKALTENG.COM , TOKYO - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan, para pekerja PT Istaka Karya dalam proyek jembatan di Papua ternyata tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, PT Istaka Karya sendiri merupakan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Namun Proyek Jembatan di Papua yang menjadi pemberitaan ternyata belum didaftarkan di perlindungan jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerjanya tidak mempunyai perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ucap pria yang kerap disapa Utoh ini, di Tokyo, Jumat (7/12/2018) malam.

Inilah Sosok Egianus Kogoya, Pimpinan KKB yang Disebut Otak Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Sang Ibu Merasa Dijebak Hingga Syok, Ini Fakta Pernikahan Lindswell Kwok-Achmad Hulaefi

Seperti diberitakan para pekerja proyek jembatan Jalan Trans Papua yang berada di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga mendapatkan teror dari KKB di bawah komando Egianus Kogoya.

Dalam teror itu, sebanyak 15 karyawan PT Istaka Karya dan 1 pegawai PUPR meninggal dunia serta 5 orang lainnya masih belum diketahu kondisinya.

Menurut Utoh, pekerja yang terlindungi dengan program Jaminan sosial Ketenagakerjaan, maka bila meninggal karena kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat salah satunya santunan sebesar 48 kali dari upah yg dilaporkan.

"Jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp 24 juta ditambah beasiswa untuk 1 orang anak," sebutnya.

Sesuai dengan PP 44 2015 lanjut dia, jika pekerja tidak didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan jaminan dan santunan jika pekerjanya mengalami risiko pekerjaan termasuk kecelakaan kerja.

"Besarnya jaminan dan santunan harus minimal sama dengan standar yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Utoh.

Penulis: Erlangga Djumena

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan Situs https://ekonomi.kompas.com/ dengan Judul:
Soal Korban Penyerangan di Papua, Ini Kata BPJS Ketenagakerjaan

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved