Kabar Palangkaraya

Wakil Perempuan Belum Optimal Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak, Ini Penyebabnya

Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif dinilai belum banyak berbuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.

Wakil Perempuan Belum Optimal Perjuangkan Hak Perempuan dan Anak, Ini Penyebabnya
(banjarmasinpost.co.id/faturahman)
Dialog Publik dengan tema ā€¯Mendorong Agenda Politik Perempuan Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Perempuan Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Tengah, digelar di Hotel Hawai, Jalan Bubut Palangkaraya. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif dinilai belum banyak berbuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Pasalnya, selama ini ketewakilan perempuan di dewan terkesan hanya untuk memenuhi kuota 30 persen saja.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Eksekutif Nasional , Solidaritas Perempuan Indonesia, Puspa Dewi, saat digelar dialog publik dengan tema ”Mendorong Agenda Politik Perempuan Untuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Perempuan Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Tengah, Kamis (6/12/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Hotel Hawai jalan Bubut Palangkaraya tersebut, dihadiri puluhan perempuan dari berbagai organisasi dan mahasiswa yang secara aktif mengikuti dialog yang digelar orang persyarikatan Solidaritas Perempuan Nasional selama dua hari.

Pernikahan Nenek 10 Cucu di Palangkaraya, Pesta Meriah dan Didatangi Banyak Undangan

Blangko E-KTP Dijual Online, Mendagri: Pelaku Anak Kepala Dinas!

Evakuasi 16 Jenazah Pekerja Jembatan di Nduga Papua, KKB Hadang Aparat

Menurut Puspa Dewi, selama ini peran serta perempuan dalam lembaga legislatif belum maksimal terutama dalam memperjuangkan keberpihakannya terhadap perempuan dan anak, karena ada kesan keterwakilan perempuan di dewan hanya sekadar memenuhi kuota perempuan saja.

"Saya melihat kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh lembaga dewan belum optimal mengarah pada keberpihakan dan pembelaan terhadap kalangan perempuan, sehingga saya berharap kepada calon anggota dewan dari kalangan perempuan mendatang, lebih berpihak kepada hak-hak perlindungan perempuan," ujarnya.

Diungkapkan, perempuan dan sumber daya alam dua hal yang saling berkaitan. Peran dan posisi perempuan dalam pengelolaan SDA sangat signifikan dalam memastikan keberlanjutan SDA.

Sayangnya, pengalaman, pengetahuan dan posisi perempuan masih belum diakui dan dilindungi oleh Negara.

"Terlihat dengan masifnya perkebunan skala besar, pertambangan dan hadirnya berbagai proyek yang mengatasnamakan penyelamatan hutan, nyatanya semakin membuat perempuan kehilangan akses dan kontrol dalam penglolaan hutan," ujarnya.

Makin masifnya ekploitasi SDA di Kalimantan Tengah juga telah menyebabkan konflik, dimana perempuan merupakan entitas terdampak dari konflik yang terjadi.

"Sayangnya, tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang fundamental dan ketegasan hukum khususnya, terhadap korporasi yang secara nyata telah merebut hak – hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Fathurahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved