Pilkada Serentak

Disidang DKPP, Budi Prayitno Mengaku Salah Soal Penundaan Pelantikan Bupati Kapuas

Dalam sidang tersebut, teradu yang merupakan Ketua KPU Kapuas, Budi Prayitno, mengaku salah saat membuat surat penundaan pelantikan Bupati terpilih

Disidang DKPP, Budi Prayitno Mengaku Salah Soal Penundaan Pelantikan Bupati Kapuas
tribunkalteng.co/fathurahman
Ketua KPU Kapuas, Budi Prayitno (kanan), saat disidang kode etik, karena melanggar kode etik membuat surat penundaan pelantikan Pasangan Calon Bupati Terpilih Kapuas tanpa rapat pleno dengan anggota lainnya. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sidang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kapuas, Budi Prayitno terkait penundaan pelantikan Pasangan Bupati Terpilih Kapuas, Ben Brahim S Bahat dan HM Nafiah Ibnor, digelar di Kantor KPU Kalteng, Senin (12/11/2018).

Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Ketua KPU Kapuas di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya tersebut dilakukan melalui teleconference dengan DKPP di Jakarta.

Sidang dilakukan, Senin 12 November 2018, pukul 09.00 WIB dengan agenda, sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan perkara nomor 287/DKPP-PKE-VII/2018 bertempat di kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah melalui Video Conference ke kantor KPU RI Jakarta.

Dimpin oleh Ketua Majelis Bapak Alfitra Salam dan anggota Majelis TPD Kalimantan Tengah, Sabian Utsman (unsur Masyarakat), Ibu Tity Yukrisna (unsur Bawaslu Kalimantan Tengah) dan Sapta Tjita (unsur KPU Kalimantan Tengah).

Mawardi-Muhajirin Lolos ke Pilkada Kapuas, Kuasa Hukum Ben-Nafiah Layangkan Gugatan

Membaca Garis Tangan, Pemilik 7 Garis Ini Punya Potensi Jadi Kaya di Masa Depan

Hadir juga, pengacara Baron Ruhat Binti, yang mewakili pengadu Bupati Ben Brahim S. Sabat dan Wakilnya, H. M. Nafiah Ibnor dengan teradu Budi Prayitno (Ketua KPU Kabupaten Kapuas) serta empat orang komisioner KPU Kapuas.

Dalam sidang tersebut, teradu yang merupakan Ketua KPU Kapuas, Budi Prayitno, mengaku salah saat membuat surat penundaan pelantikan Bupati terpilih Kapuas, karena tanpa menyertakan empat komisioner lainnya.

"Saya mengaku salah soal pembuatan surat penundaan pelantikan itu. Tapi, saya punya alasan, karena sebagian anggota KPU lainnya merupakan orang baru, dan Komisioner KPU Kalteng sebagian besar juga orang baru, sehingga saya buat surat penundaan itu," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Bupati Kapuas, Baron Ruhat Binti, meminta DKPP memberikan keputusan pemberhentian Budi Prayitno sebagai Anggota KPU Kapuas, karena sudah dua kali dalam dua periode sebagai komisioner KPU yang membuat kesalahan.

"Kami minta dia dipecat, karena dua periode bermasalah terus dan ada indikasi tidak netral memimpin KPU Kapuas, ini bisa fatal jika tidak diberhentikan," timpalnya.

Sementara itu, meski sidang pelanggaran kode etik sudah digelar di KPU Kalteng, namun DKPP masih akan menelaah semua fakta yang diungkapkan dalam peraidangan, sehingga akan mengambil keputusan setelah dilakukan rapat di DKPP, untuk tindaklanjut dari sidang tersebut.

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved