Masa Jabatan Masih Dua Tahun, Bupati Indramayu Anna Sophana Mendadak Mundur

Bupati Indramayu Anna Sophana dikabarkan melayangkan surat pengund‎uran diri pada DPRD Indramayu.

Masa Jabatan Masih Dua Tahun, Bupati Indramayu Anna Sophana Mendadak Mundur
Ragil Wisnu Saputra
Anna Sophanah, calon Bupati Indramayu nomor urut 1 didampingi suami, Irianto MS Syafiuddin memperlihatkan kelingkingnya yang telah ditandai dengan tinta biru usai menggunakan hak suaranya di TPS 01 Margadadi, Keluarahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Rabu (9/12/2015). 

TRIBUNKALTENG.COM, INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Anna Sophana, mundur dari jabatannya.

Bahkan, Anna telah menyampaikan surat pengundurannya ke DPRD Kabupaten Indramayu.

Diketahui Anna mundur dari jabatan yang diembannya karena ingin fokus mengurus keluarga.

Anna menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak 2010 menggantikan suaminya, Irianto MS Syafiuddin atau Yance.

Baca: Kapal Bunga Hati 2 Terbalik di Perairan Indramayu, 12 ABK dan Nakhoda Hilang

Baca: 79 Kali Gempa Bumi Guncang Sulawesi Barat Dalam 3 Hari Ini, Titik Pusat di Kabupaten Mamasa

Ia yang berpasangan dengan Supendi itu kembali terpilih dalam kontestasi Pilbup Indramayu pada 2015.

Dasar Hukum

Bupati Indramayu Anna Sophana dikabarkan melayangkan surat pengund‎uran diri pada DPRD Indramayu.

Rapat paripurna untuk membahas Anna Sophana yang mengundurkan diri akan digelar Rabu (8/11/2018) di Gedung DPRD Indramayu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme kepala daerah mengundurkan diri. Salah satunya diatur di Pasal 78.

Ayat 1
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

Ayat 2
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan‎ perundang-undangan;
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 79‎ ayat 1
Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Ayat 2
Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat 3
Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved