Kalteng Kita

Bicara di Rakordal Pembangunan, Gubernur Sugianto Kritisi Program Plasma Inti PBS

Padahal pengusaha diwajibkan memberikan lahan 20 persen dari total luas lahan kebun sawit kepada masyarakat.

Bicara di Rakordal Pembangunan, Gubernur Sugianto Kritisi Program Plasma Inti PBS
tribunkalteng.co/fathurahman
Rapat koordinasi pengendalian (RAKORDAL) program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2018 yang digelar di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di jalan Diponegoro nomor 60 Palangkaraya, Selasa (30/10/2018). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Masih banyaknya Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kebun Kelapa Sawit yang belum menjalankan kerjasama plasma inti dengan masyarakat sekitar hutan mendapat perhatian Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran.

Pesan itu disampaikan pada rapat koordinasi pengendalian (RAKORDAL) program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2018 di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di jalan Diponegoro nomor 60 Palangkaraya, Selasa (30/10/2018).

Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, menegaskan, hingga saat ini masih banyak perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit yang tidak melaksanakan program plasma inti.

Padahal pengusaha diwajibkan memberikan lahan 20 persen dari total luas lahan kebun sawit kepada masyarakat.

Baca: Banten Diguncang Gempa 5,2 SR, Getaran Terasa Sampai Jakarta

Baca: Kementerian Pertanian Umumkan Jadwal SKD CPNS 2018, Download di Sini

"Saya minta Bupati dan Wali Kota memperhatikan masalah ini, perusahaan wajib menyediakan lahan plasma inti seluas 20 persen dari total lahan untuk warga, tetapi sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak aktif melaksanakannya, ini harusnya diberi sanksi," ujar Gubernur.

Bukan hanya itu, pelaksanaan pemberian corporate responsibility (CSR) dari perusahaan kepada warga juga harus tetap diperhatikan, harus menyentuh kepada masyarakar langsung.

"Saya berharap bupati dan wali kota peduli soal tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan," ujarnya.

Terpisah, Bupati Barsel, H Eddy Raya Samsuri, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Barsel memang mulai banyak masuk investor perkebunan kelapa sawit dan penegakan aturan kewajiban plasma tetap akan diberlakukan kepada pengusaha sawit tersebut.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Kalteng dalam hal penerapan aturan plasma inti tersebut, dalam pelaksanaanya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga juga harus dapat bagian plasmanya agar ada penghasilan untuk masyarakat,"

www. banjarmasinpost.co.id/faturahman

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved