Anggota DPRD Kalteng Kena OTT KPK

Kasus Suap Anggota DPRD Kalteng, KPK Minta KLHK Evaluasi Perizinan Perusahaan Sawit di Kalteng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya mengendus adanya ketidakberesan perizinan perusahaan kelapa sawit di sekitar Danau Sembuluh

Kasus Suap Anggota DPRD Kalteng, KPK Minta KLHK Evaluasi Perizinan Perusahaan Sawit di Kalteng
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10/2018) 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya mengendus adanya ketidakberesan perizinan perusahaan kelapa sawit di sekitar Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Itu pula yang membuat KPK mengimbau pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi perizinan perusahaan sawit di kawasan tersebut.

"Kami ingin menyampaikan juga kementerian yang relevan khusus KLHK, Pertanian, Agraria dan Tata Ruang untuk segera mengevaluasi semua perkebunan sekitar situ, karena menurut informasi sementara kita dapat, walaupun beroperasi sejak tahun 2006 kalau nggak salah PT BAP sejak lama sampai hari ini belum jelas kapan perizinan selesai," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10/2018).

Laode menerangkan, KPK punya fokus pencegahan dan penindakan terkait perkebunan, hutan dan tambang.

Karena itu, katanya, KPK ingin keberadaan perusahaan di kawasan Danau Sembuluh dievaluasi.

Baca: Mana Gambar Matahari yang Menjadi Pilihanmu? Ayo Ungkap Karakter Pribadi

Baca: Judulnya Bikin Melongo, Tema Sinetron tentang Azab Selalu Soal Pedagang Curang

Baca: 4 Anggota DPRD Kalteng Jadi Tersangka, KPK Seru Manajer Legal Anak Usaha Sinar Mas Serahkan Diri

"Kami berharap proses perizinan dilakukan dengan bagus, tapi perlu juga diingat kalau dulu kawasan tertentu yang mengeluarkan izin adalah bupati. Nanti setelah UU, baru berlaku dari pihak gubernur. Tapi harus lihat PT BAP sudah beroperasi sejak tahun berapa berdiri jadi akan tahu siapa yang mengeluarkan izin tersebut," katanya.

"Saat sama juga KLHK, Pertanian dan Agraria harus bisa evaluasi keberadaan kebun tersebut. Diketahui HGU masih bermasalah," imbuh Laode.

Lokasi kawasan Sungai Sembuluh di Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalteng yang disebut tercemar kimbah sawit.
Lokasi kawasan Sungai Sembuluh di Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalteng yang disebut tercemar limbah sawit. (istimewa/dprd kalteng)

Laode berbicara demikian, karena ditemukannya dugaan penyuapan dari PT BAP (Bina Sawit Abadi Pratama) kepada sejumlah anggota DPRD Kalteng untuk memanipulasi laporan terkait HGU (Hak Izin Guna).

"Pihak DPRD akan membuat press release terkait HGU PT BAP di media, pihak PT BAP meminta agar DPRD menyampaikan ke media bahwa tidak benar PT BAP memiliki izin HGU, namun proses perizininan tersebut sedang berjalan," ungkap Laode.

"Kemudian meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan," sambungnya.

Halaman
12
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved