Pilpres 2019

Pasang Iklan Nomor Rekening di Media Cetak, Kubu Jokowi: Itu Bukan Kampanye

Menurut Karding, iklan nomor rekening demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk ranting-ranting partai politik pendukung.

Pasang Iklan Nomor Rekening di Media Cetak, Kubu Jokowi: Itu Bukan Kampanye
Tribun Jateng
Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Iklan nomor rekening pasangan calon di media cetak, ditegaskan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'uf Amin bukan sebagai bagian dari kampanye pemilihan presiden 2019.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, iklan nomor rekening di media cetak dimaksudkan agar penggalangan dana lebih transparan ke publik.

Menurut Karding, iklan nomor rekening demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk ranting-ranting partai politik pendukung.

Baca: Jelang 2019 New Honda CBR150R Semakin Sporty

Baca: Gara-gara Curi Wajan Musala, Pria Ini Harus Rasakan Bogem Mentah Warga

Baca: Raisa Gelar Konser Bagi Penggemar Jelang Kelahiran

"Oleh karena itu, suka tidak suka harus ada iklannya. Pertanyaannya kemudian iklan ini dianggap berkampanye," ujar Karding saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (19/10/2018).

Karding menerangkan, iklan nomor rekening di media cetak bukan bagian dari kampanye karena tidak memengaruhi orang untuk memilih. Iklan untuk mensosialisasikan nomor rekening ke publik.

"Karena yang disebut kampanye itu ada mempengaruhi, ada gambar atau nomor, ada visi-misi, dan ada citra. Keempatnya harus ada," kata Karding.

Sementara terdapat foto Jokowi-Ma'ruf di bagian bawah media cetak tersebut. Berikut nomor urut dan tulisan "Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia".

Iklan tersebut menampilkan nomor rekening untuk penggalangan dana dari masyarakat.

"Jadi menurut kami iklan ini tidak mengajak untuk memilih, dan frasa citra diri juga sesuatu yang sulit dikatakan foto itu termasuk citra diri," tutur Karding.

Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 276 Ayat 2 UU Pemilu dipidana maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 juta.

Sementara Pasal 276 Ayat 2 merupakan pengaturan waktu atas bentuk kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik, serta rapat terbuka yang hanya bisa dilakukan selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kubu Jokowi Bantah Iklan Nomor Rekening di Media Cetak Bagian dari Kampanye, http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/10/19/kubu-jokowi-bantah-iklan-nomor-rekening-di-media-cetak-bagian-dari-kampanye.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved