Defisit Anggaran, BPJS Kesehatan Usulkan Iuran Naik, Tapi Presiden Inginkan Ini

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Menanggapi Presiden Jokowi yang menegur BPJS terkait defisit anggaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan mengaku sudah menawarkan opsi agar iuran peserta BPJS dinaikkan.

Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf , mengatakan sejumlah opsi sudah ditawarkan oleh BPJS kepada pemerintah. Salah satunya adalah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

"Kalau konteks permasalahan kita sudah laporkan ke Presiden. Progam ini memang secara iuran belum memenuhi ekspektasi lah berkaitan dengan kebutuhan biaya manfaat," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/10/2018).

Baca: 3 Langkah Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 via sscn.bkn.go.id, Terakhir 21 Oktober 2018

Baca: Dana BPJS Tak Juga Beres, Jokowi Semprit Dirut BPJS Kesehatan dan Menkes

Baca: Guru Tampar Murid Kelas V SD Gara-gara Tak Kerjakan PR Matematika

Baca: Ahmad Dhani Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik

Namun, kata dia, sejumlah opsi sudah ditawarkan oleh BPJS kepada pemerintah termasuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan ditolak Presiden Jokowi.

Presiden justru mengambil opsi untuk membantu defisit BPJS lewat suntikan anggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Opsi untuk penyesuaian iuran, karena memang dengan pertimbangan kondisi masyarakat masih berat mungkin, sehingga pemerintah ambil opsi terbaik untuk mengambil suntikan dana," kata Iqbal.

Namun, Iqbal mengakui suntikan dana sebesar Rp 4,9 Triliun dari pemerintah sebenarnya masih masih kurang untuk menutup defisit BPJS.

"Rp 4,9 Triliun itu sebenarnya waktu RDP (rapat dengar pendapat), sudah kita sampaikan, bahwa kebutuhan hari itu Rp 7,05 Triliun. Tetapi memang dari BPKP, untuk menyuntik sekitar Rp 4,9 Trilun dulu katanya," ucap Iqbal.

Iqbal pun memastikan BPJS Kesehatan akan tetap berusaha menghindari defisit meski iuran peserta tidak naik.

Salah satu caranya adalah dengan pembenahan sistem seperti yang disarankan Jokowi. Misalnya dengan menata hal-hal yang berkaitan dengan sistem rujukan, hingga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan yang tidak efisien.

"Kita melihat dari sisi positifnya ya kaitan dengan pidato Presiden dan berharap ini bisa menjadi pelecut semangat kita untuk perbaiki sistem yang ada," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegur Dirut BPJS Fahmi Idris karena permasalahan defisit anggaran. Teguran disampaikan Presiden dihadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 Triliun (untuk defisit BPJS). Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 Triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Jokowi meminta Fahmi untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidak lah mudah.

Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.