Kalteng Kita

Safari ke Desa-desa di Kotim, Oknum Wartawan Main Ancam dan Minta Uang

Sejumlah kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluhkan, seringnya didatangi oknum wartawan dari berbagai tempat

Safari ke Desa-desa di Kotim, Oknum Wartawan Main Ancam dan Minta Uang
Istimewa
Ketua DPD APDSI Drs Ferly H Sangen menerima Buku Putih daftar wartawan dan media massa se-Kalimantan Tengah saat bersilaturahmi ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Terbukanya kebebasan pers dan semakin mudah serta murahnya orang membentuk media terutama di era digital saat ini, sehingga kurang terseleksinya perekrutan wartawan berimbas pada keluhan para kepala desa.

Sejumlah kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluhkan, seringnya didatangi oknum wartawan dari berbagai tempat yang bertujuan meminta uang kepada kades bahkan terkesan mengancam.

"Mereka datang jauh dari Palangkaraya ke Sampit hanya untuk minta bantuan dan mereka datang tidak sendiri tapi rombongan pakai mobil untuk safari ke sejumlah kades di Kotim,"ujar salah satu Kades di Sampit, Jumat (14/9/2018).

Baca: Ini Kasus Temuan Penyimpangan Dana Desa di Kalteng, Ada Kepala Desa Jadi Tersangka

Baca: Hari Ini, Greysia/Apriyani akan Bermain Habis-habisan di Perempat Final Javan Open 2018

Baca: Jelang Kontra Liverpool, Pelatih PSG Istirahatkan Neymar di Laga Lanjutan Liga Prancis

Hal senada juga diungkapkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (DPD APDSI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Ferly H Sangen MSi, saat bersilaturahmi dan berdiskusi ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kepada Ketua PWI H Sutransyah dan jajaran pengurus, Ferly mengakui cukup banyak pengaduan kepala desa (Kades) yang diberatkan dengan aktivitas oknum-oknum yang mengaku wartawan.

Dikatakan Ferly, dari pengaduan yang kebanyakan disampaikan secara lisan ke pihaknya, banyak Kades yang mengaku sering didatangi oknum wartawan dengan alasan keperluan konfirmasi pemberitaan.

Janggalnya, konfirmasi tersebut kebanyakan menyangkut isu kekeliruan Kades menyangkut penggunaan keuangan desa. Ujung-ujungnya, oknum pengaku wartawan tersebut meminta uang damai dengan kesepakatan informasi itu tidak dipublikasikan di media.

“Mereka (oknum wartawan) dari safari ke sejumlah kades bisa dapat uang mencapai jutaan rupiah. Dalam pemahaman kami, ini kan menyalahi etika pers dan terindikasi pemerasan.Kasian para Kades. Ada yang sampai harus mencari pinjaman (uang) untuk membayar oknum-oknum yang mengaku wartawan itu,” sebutnya.

Ferly menambahkan, aksi-aksi demikian terutama terjadi karena kurangnya pemahaman para Kades terkait kinerja wartawan yang sebenarnya. “Biasanya mereka (Kades) langsung ketakutan kalau ada wartawan yang datang menanyakan informasi menyangkut masalah pembangunan atau keuangan desa,” ujar Ferly lagi.

Sementara itu, Ketua PWI Kalteng, H Sutransyah, Jumat (14/9/2018) mengatakan, pihaknya saat ini memang gencar mensosialisasikan edaran Dewan Pers terkait UU Pers No.40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya paratur penyelenggara negara hingga tingkat terbawah.

Dalam aturan tersebut, dengan tegas disyaratkan bahwa jurnalis wajib menjalankan tugasnya dengan benar demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah memanfaatkan profesinya untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. (TRIBUNKALTENG.COM/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved