Kabar Palangkaraya

Akses Server Disdukcapil Palangkaraya Diblokir Kemendagri, Perekaman Hanya Sistem Offline

Dia langsung mengingatkan Pemko Palangkaraya agar kesalahan prosedur dalam pergantian pejabat tidak mengakibatkan gangguan pelayanan

Akses Server Disdukcapil Palangkaraya Diblokir Kemendagri, Perekaman Hanya Sistem Offline
tribunkalteng.co/fathurahman
Layanan pembuatan dokumen di Kantor Disdukcapil Kota Palangkaraya diharapkan tidak lagi mengalami gangguan. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - KEPALA Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Pemko Palangkaraya, Sri Wardana, mengakui, akses server perekaman KTP elektronik memang diblokir Kemendagri.

Meski begitu, usulan perekaman dari warga di Kantor Disdukcapil, tetap berjalan.

Tetapi dalam pengiriman data penduduk ke Kemendagri, hanya dilakukan secara offline.

Dikatakan, dalam masa pemblokiran itu, perekaman dilakukan secara offline.

Baca: Jelang Idul Adha, Pemprov Kalteng Siapkan 25 Ribu Ekor Ayam Potong

Baca: Jangan Keburu Minum Obat, Ini Cara Alami Obati Sakit Gigi

Baca: Sebelum Ditemukan Gantung Diri, Perempuan Ini Tulis Pesan di Selembar Kertas yang Isinya Bikin Pilu

Ada sekitar 500 data perekaman yang tersimpan.

"Baru beberapa hari ini, pemblokiran dibuka, sehingga data perekaman sebanyak 500 usulan data perekaman tersebut sudah bisa terkirim ke pusat. Jadi mulai sekarang pelayanan perekaman KTP elektronik dan lainnya sudah bisa berjalan dengan lancar seperti semula," ujarnya.

Sementara itu, pemblokiran akses server dari Kantor Disdukcapil Koa Palangkaraya ke Kemendagri, mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng yang membidangi masalah pemerintahan, HM Fahruddin.

Dia langsung mengingatkan Pemko Palangkaraya agar kesalahan prosedur dalam pergantian pejabat tidak mengakibatkan gangguan pelayanan kepada masyarakat.

Ini yang terjadi di Disdukcapil.

Semua tanda tangan pejabat, dalam pengesahan dokumen akta maupun KTP elektronik, menjadi tidak sah.

Bakal berdampak di belakang harinya.

"Saran saya, prosedur yang salah tersebut agar diperbaiki. Kembalikan pejabat yang lama ke jabatannya semula. Ini agar tidak ada masalah untuk pejabat yang baru saat bertugas," ujarnya.

Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help