Bisnis Properti

BI Izinkan Kredit Rumah DP 0 Persen, Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi Penjual, Pembeli dan Perbankan

Melalui kebijakan ini, Bank lndonesia akan memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV

BI Izinkan Kredit Rumah DP 0 Persen, Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi Penjual, Pembeli dan Perbankan
net
Ilustrasi 

TRIBUNKALTENG.COM, PALEMBANG - Mulai Agustus nanti, Bank Indonesia memberikan keleluasaan pada bank menentukan besaran uang muka atau down payment (DP) rumah pertama. 

Hal ini pun disambut baik oleh Yenni, seorang guru honorer SMA di Palembang. "Senang sih pasti, karena selama ini yang jadi kendala untuk ambil rumah soal DPnya.

Kalau memang ada kebijakan tersebut sudah pasti mempermudah masyarakat yang belum punya rumah," ujarnya, Rabu (11/7/2018).

Namun, Yenni mengaku belum mengetahui secara jelas mekanisme soal pelonggaran DP rumah tersebut.

Baca: Reksa Dana, Saham atau Properti? Inilah 3 Investasi Pertama Anak Muda

Baca: Resmi! Pemerintah Siapkan 220 Ribu Formasi, Dicari 100 Ribu Guru

Baca: Ritual King Kobra, Warga Terus Berdatangan ke Rumah Rizki, Begini Kata Ahli Forensik

Ia hanya berharap hal itu bisa juga diikuti dengan kebijakan lainnya sehingga manfaat kemudahan untuk memiiki rumah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Biasanya jika DP murah otomatis cicilan besar, sama seperti kredit motor DPnya murah cicilannya gede. Jika seperti itu sama saja dong," ungkapnya. 

Sebelumnya, Bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran makroprudensial dalam bentuk ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Ratio dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan dengan memperhatikan aspek prudensial. 

Hal ini sebagaimana keputusan RDG Bulanan Bank Indonesia pada tanggal 28-29 Juni 2018. Kebijakan LTV/FTV Bank lndonesia merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi.

Melalui kebijakan ini, Bank lndonesia akan memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama sesuai dengan analisa bank terhadap debiturnya dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank. 

Menanggapi kebijakan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah Palembang mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai regulator kebijakan Perbankan di Indonesia.

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved