Kabar Kapuas

Cuma Kebagian Royalti Batubara Rp 24 Miliar, Pemkab Kapuas Protes ke Kementerian ESDM

Surat keputusan Menteri ESDM ini dijadikan sebagai acuan dalam penetapan alokasi transfer dana bagi hasil SDM

Cuma Kebagian Royalti Batubara Rp 24 Miliar, Pemkab Kapuas Protes ke Kementerian ESDM
net
Ilustrasi - Kapal tongkang mengangkut batubara 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Kabupaten Kapuas sebagai salah satu daerah penghasil royalti terbanyak dari tambang batu bara di Kalteng, tahun ini cuma mendapatkan alokasi dana transfer bagi hasil sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah pusat sebesar Rp 24 miliar lebih.

Padahal berdasarkan berita acara rencana penetapan dana bagi hasil daerah penghasil SDA untuk Provinsi Kalteng tahun 2018 Nomor 3/DBN.PR/BA.V/2017 tanggal 8 Mei 2017 di Balikpapan, untuk Kabupaten Kapuas rencana penetapan PNBP royalty sebesar Rp 56 miliar.

Namun, berdasarkan surat keputusan Menteri ESDM RI Nomor 3794K/80/MEM/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minerba tahun 2018, menetapkan royalti daerah penghasil untuk Kabupaten Kapuas sebesar Rp 6,1 miliar.

Surat keputusan Menteri ESDM ini dijadikan sebagai acuan dalam penetapan alokasi transfer dana bagi hasil SDM pertambangan minerba dan batubara tahun 2018 untuk Kabupaten Kapuas sebesar Rp 24 miliar lebih.

Terkait hal ini Pemkab Kapuas melayangkan surat konfirmasi kepada pihak Kementerian ESDM, karena menilai hal ini sudah tidak sejalan dengan apa yang telah disepakati dalam pertemuan rakor atau rakon yang dilaksanakan selama ini. 

Hal itu mempengaruhi besarnya penetapan alokasi transfer DBH sumber daya alam pertambangan dan batubara oleh Kementerian Keuangan RI tahun 2018.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kapuas, Andres Nuah, Jumat (6/7/2018) mengatakan, surat konfirmasi tentang penetapan dana bagi hasil PNBP royalty tahun 2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang telah dikirimkan Pemkab Kapuas tersebut, sampai sekarang belum juga mendapat tanggapan.

Ditambahkannya, rencananya pihak mau kirim surat lagi karena surat konfirmasi pertama yang dikirimkan belum ada tanggapan.

“Ini menyangkut hak-hak kita sehingga tidak salah kalau dia menanyakan, karena waktu rapat royaltinya saja untuk Kapuas Rp56 miliar pada saat itu, belum lagi ditambah dengan iuran tetap dan iuran lainnya, makanya kita protes,” katanya. (TRIBUNKALTENG.COM/jumadi)

Penulis: Jumadi
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help