Pemilu 2019

Mantan Koruptor Dilarang Mencaleg, Presiden Jokowi Minta KPU Telaah Ulang Aturannya

Presiden Joko Widodo menyatakan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif (Pemilu 2019).

Mantan Koruptor Dilarang Mencaleg, Presiden Jokowi Minta KPU Telaah Ulang Aturannya
KOMPAS.com/IHSANUDDIN
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor untuk menjadi calon legislatif (Nyaleg) Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo (jokowi) memberi tanggapan dengan menyatakan KPU agar menelaah lagi larangan itu.

Presiden Joko Widodo menyatakan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif (Pemilu 2019).

"Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.

Baca: Masjid 1.000 Pintu Simpan Tasbih Raksasa Bertuliskan 99 Nama Allah, Simpan Banyak Cerita

Baca: Apa Kabar Eyang Subur? Pernah Nikah 25 Kali, Kini Bisa Nggak Keluar

Baca: 9 Jam Setelah Tenggelam, Tomy Ditemukan Dalam Kondisi Tewas

Jokowi mengakui adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Namun, Jokowi menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi.

"Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Jokowi.

Niat KPU melarang mantan napi kasus korupsi untuk menjadi caleg ini juga sebelumnya mendapat penolakan dari DPR, Kementerian Dalam Negeri hingga Bawaslu.

Namun, KPU menegaskan akan tetap membuat aturan tersebut dan memasukkannya dalam Peraturan KPU.

Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai, rencana Komisi Pemilhan Umum (KPU) tetap melarang eks napi korupsi maju sebagai calon legislatif tidak lah tepat.

Menurut Eddy, bila hal itu tetap dilakukan maka KPU sudah seperti hakim. Sebab yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak dipilih dan memilih seseorang adalah keputusan hakim di pengadilan.

"Jangan kewenangan hakim itu dipindahkan ke KPU. Sudah biarkan di hakim saja," ujarnya di Jakarta, Senin (28/5/2018). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tegaskan Mantan Napi Koruptor Punya Hak jadi Caleg"

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved