Tak Boleh Urusi Personalia, Begini 8 Isi Perpres Tenaga Kerja Asing yang Diteken Jokowi

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan tentang tenaga kerja asing lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018.

Tak Boleh Urusi Personalia, Begini 8 Isi Perpres Tenaga Kerja Asing yang Diteken Jokowi
Istimewa via kompas.com
Ilustrasi - Satu di antara puluhan tenaga kerja asing yang bekerja di PLTU Handil 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan tentang tenaga kerja asing lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018.

Adapun Perpres tersebut setidaknya ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Baca: Menteri Tenaga Kerja Kaji Aturan Baru PHK Tenaga Kerja Kontrak

Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi 26 Maret lalu ini disebutkan, antara lain:

1. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tapi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

2 Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

3. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

4. Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama. Paling lama, sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA dengan Pemberi Kerja pertama, sesuai kontrak.

5. Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

6. Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap Pemberi Kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Halaman
123
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved