Pilkada Serentak

Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU yang Diduga Terima Suap Diberhentikan Sementara

Langkah itu menurut Ida merupakan implementasi semangat membangun kepercayaan dari publik atas hasil dan proses pemilihan umum.

Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU yang Diduga Terima Suap Diberhentikan Sementara
net
Ilustrasi 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati mengapresiasi langkah cepat KPU dan Bawaslu RI memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat yang diduga menerima supa terkait proses pencalonan kepala daerah Pilkada Kabupaten Garut 2018.

Langkah itu menurut Ida merupakan implementasi semangat membangun kepercayaan dari publik atas hasil dan proses pemilihan umum.

Baca: Persembahan Perdana Guardiola untuk Manchester City Juara Piala Liga Inggris, Ini Komentarnya

“Sejauh dari yang kami pantau di media kami apresiasi tindakan cepat KPU dan Bawaslu mulai dari tindakan administratif, klarifikasi, dan keputusan pemberhentian sementara. Langkah itu sesuai dengan semangat undang-undang membangun kepercayaan publik kepada hasil dan proses pemilu,” ucap Ida di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Baca: Hasil Liga Italia Pekan ke-26 - Lapangan Bersalju, Laga Juventus Kontra Atalanta Batal

Ida mengatakan bila akhirnya KPU dan Bawaslu mengambil keputusan pemberhentian secara tetap pihaknya akan melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap langkah tersebut.

Tujuannya agar memastikan apakah langkah itu sudah dilakukan sesuai prosedur administrasi yang berlaku dan sudah didukung bukti yang cukup.

Ida mengatakan langkah cepat memang perlu dilakukan kedua lembaga agar tidak terus menggerus citranya di mata publik.

Baca: Pemain AC Milan, Patrick Cutrone Bawa Timnya ke Peringkat 4 Usai Tekuk Tuan Rumah AS Roma

“Selain menunggu proses pidana dari kepolisian KPU dan Bawaslu hendaknya segera melakukan tindakan sesuai kode etik karena jika tidak dilakukan cepat akan menggerus kepercayaan publik terhadap hasil dan proses pemilu termasuk kepada lembaganya sendiri.”

“Pemberhentian tetap juga merupakan pertanggungjawaban orang atas pelanggaran etika yang dilakukan dan juga upaya penyelamatan institusi,” pungkas Ida.  (Tribunnews.com/Rizal Bomantama)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved