Kabar Kalimantan

Gara-gara Foto Bersama Pasangan Calon Sambil Begini, Dua Kepala Dinas Diperiksa Bawaslu

Menurut Sulaiman, selain dua pelaku, pihaknya juga sudah memanggil tiga orang saksi yang melihat dua orang yang diduga ASN

Gara-gara Foto Bersama Pasangan Calon Sambil Begini, Dua Kepala Dinas Diperiksa Bawaslu
Istimewa
Budi Setiawan (kiri) dan Wiprartono Soebagio (kanan) keduanya ASN Pemkot Tarakan yang memiliki jabatan sebagai kepala dinas. 

TRIBUNKALTENG.COM, TARAKAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan telah memanggil dua kepala dinas di Lingkungan Pemkot Tarakan, masing-masing Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Setiawan dan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Wiprartono Soebagio.

Dua kepala dinas ini dipanggil untuk dimintai keterangan dan informasinya terkait adanya foto dua kepala dinas ini bersama salah satu pasangan calon (paslon) Sofian Raga dan berisyarat dengan empat jari sesuai nomor urut paslon Sofian Raga-Sabar Santuso (Sobat), yaitu nomor 4.

“Kemarin kami sudah memanggil dua pelaku yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) ini. Kami panggil pelaku pertama yaitu berinisil BS dan pelaku kedua berinisial WS. Kami mintai keterangan dari keduanya. Mereka kita mintai keterangan selama kurang lebih tiga jam,” ucap Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Sulaiman, Kamis (22/2/2018) di Kantor Bawaslu Kota Tarakan.

Baca: Jangan Tunggu 28 Februari, Begini Cara Daftar dan Registrasi Ulang Kartu Telkomsel

Saat ditanya apa isi dari pertanyaan kepada dua kepala dinas tersebut, secara tegas Sulaiman mengatakan, pihaknya tidak boleh memberitahukan isi dari pertanyaan sehingga hasil pertanyaan tetap disimpan secara rahasia, karena ini masih dalam proses pemeriksaan.

“Ini masih dalam proses pemeriksaan jadi isi pertanyaan yah kita simpan. Sebab saat ini kita sedang merumuskan bersama gakum mulai dari kepolisian, kejaksaan pasal pelanggaran yang akan dikenakan bagi dua pelaku ini. Namun sejauh ini mereka melanggar Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang keterlibatan ASN di pilkada,” ungkapnya.

Baca: Soal Tudingan Nazarudin, Setya Novanto: Saya Jamin 1000 Persen Fahri Hamzah Tidak Korupsi

Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bagi ASN yang terbukti terlibat di pilkada akan dikenakan hukum pidana minimal satu bulan dan maksimal enam bulan. Untuk denda minimal Rp 600.000 dan maksimal Rp 6.000.000.

Menurut Sulaiman, selain dua pelaku, pihaknya juga sudah memanggil tiga orang saksi yang melihat dua orang yang diduga ASN ini dalam melakukan kegiatan yang ada di dalam foto tersebut.

“Sejauh ini kami sudah panggil 2 orang pelaku, 3 orang saksi. Rencananya besok kami panggil saksi lagi, kami targetkan ada 5 sampai 6 saksi yang kami panggil,” katanya.

Baca: Tiga Malam Berturut-turut Drone Misterius Pantau Dua Ponpes di HST, Santri dan Ulama Resah

Sulaiman mengatakan, hasil keputusan rekomendasi bagi dua pelaku ini sesuai mekanisme diumumkan lima hari setelah pemeriksaan.

Artinya dijadwalkan, Senin (26/2/2018) akan diumumkan hasil keputusan dari Bawaslu Tarakan bagi dua ASN ini.

“Insyaa Allah Senin (26/2/2018) kita lakukan jumpa pers hasil rekomendasi keputusan kita. Hasil rekomendasi kita akan tembuskan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tarakan untuk diberikan sanksi administrif, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2010 tentang displin ASN. Kalau ada sanksi pidana kita tembuskan kepada Polres Tarakan untuk ditindaklanjuti. Nanti yang memutuskan bersalah atau tidak bagi kedua ASN ini adalah pengadilan,” ujarnya. (*)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved