Kalteng Kita

Pola Padat Karya dari Dana Desa, 10 Desa di Barito Timur Jadi Contoh

Itu karena sistem pengupahan harus dilakukan harian atau mingguan bagi warga yang terlibat dalam pekerjaan.

Pola Padat Karya dari Dana Desa, 10 Desa di Barito Timur Jadi Contoh
tribunkalteng.com/khaitami
Eka Dyan S Hadi 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Dana Desa yang digelorakan Pemerintahan Presiden Jokowi, pada 2018 akan mengalami sedikit perubahan dalam pengelolaannya. Ini dengan akan dilakukan sistem Padat Karya yang menjadi pola baru dalam penggunaannya.

Di Kalteng sendiri, ada 10 desa yang akan menjadi percontohan dari program tersebut. Wilayahnya berada di Kabupaten Barito Timur.

"Ini lebih pada pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi penerima Dana Desa, walaupun sifatnya masih swakelola," ujar Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kalteng Eka Dyan S Hadi kepada Tribunkalteng.com.

Baca: Dengan Siapa Aja Pasanganmu Chattingan di Whatsapp? Cari Tahu Lewat 7 Langkah Mudah Ini

Di Indonesia, pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang menggunakan pola Padat Karya sendiri mulai diterapkan pada 2018 di 1.000 desa dari 100 kabupaten.

Untuk 10 desa di Kabupaten Barito Timur, yakni Rodok, Ampah Dua, Muara Palantau, Ketab, Kupang Bersih, Bararawa, Bambulung, Muruduyung, dan Putut Tawuluh.

Baca: Tak Lagi Naik sejak 2016, Ini Kejutan Soal Gaji PNS pada 2018

Jika selama ini desa telah menggunakan pola swakelola, apa bedanya dengan sistem Padat Karya?

Eka menjelaskan, sistem Padat Karya dianggap lebih potensial dalam memberdayakan masyarakat. Itu karena sistem pengupahan harus dilakukan harian atau mingguan bagi warga yang terlibat dalam pekerjaan.

"Selama ini, dalam sistem swakelola lebih pada pelaksanaan program desa dengan pengupahan kepada warga yang terlibat untuk bulanan atau jika pekerjaan selesai," terang dia.

Baca: Habiskan Miliaran Rupiah, Ini 10 Fakta Pesta Pernikahan Mewah Anak Bos Tambang Binuang

Pada 2018, Kalteng mendapat alokasi untuk Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,14 triliun yang diproyeksi bagi 1.433 desa.

Angka ini mengalami penurunan Rp 4 miliar dibanding 2017 yang ketika itu mendapat alokasi Rp 1,18 triliun.

"Saat ini sedang dalam proses pengurusan dana desa. Jika telah selesai, baru desa melakukan pembahasan program APBDes yang akan dilakukan," kata Eka. (TRIBUNKALTENG.COM/mustain khaitami)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved